JOMBANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang Donny Anggun menolak keras kebijakan Menteri Perdagangan yang akan mengimpor beras dan garam.

Sebagai salah satu pimpinan DPRD Jombang, Donny juga menegaskan menolak keras kebijakan impor yang diambil secara sepihak tersebut.

“Saya mewakili Fraksi dan PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menolak kebijakan impor beras dan garam yang diambil secara  sepihak,” tegas Donny, Selasa (23/3/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan impor tersebut bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang giat mengampanyekan produk dalam negeri.

“Kebijakan impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan tidak sesuai dengan semangat Presiden Jokowi untuk mencintai produk-produk dalam negeri,” ungkapnya.

Anggota dewan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang ini menegaskan, bahwa petani-petani di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Tak hanya itu, sebutnya, tanaman pengganti beras bisa jadi alternatif jika pasokan beras dalam negeri sudah tidak mencukupi

“Saya yakin bahwa petani Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan di negara ini. Belum lagi masih banyak tanaman pengganti beras yang sudah mulai dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, ada jenis umbi-umbian dan lainnya,” ujar Donny

Jika petani-petani di setiap daerah dimaksimalkan, terang dia, maka padi yang dihasilkan petani akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, minimal di daerahnya masing-masing.

Dia mencurigai, ngototnya Menteri Perdagangan mengimpor beras dan garam, ditunggangi mafia impor

“Tinggal petani di setiap daerah dimaksimalkan, hasil panen mereka dimaksimalkan, tentu itu akan sangat membantu mensejahterakan petani kita,” kata dia.

Karena itu, imbuh Donny, sebagai basis partainya wong cilik, kaum marhaen, PDI Perjuangan wajib hukumnya menolak kebijakan impor beras dan garam. (rul)