Jumat
14 Maret 2025 | 2 : 21

Jokowi-JK Harus Jadikan Pembangunan Gerakan Ekonomi Partisipatif

Tim Jokowi-JK di 9 Juli

Tim Jokowi-JK di 9 JuliYOGYAKARTA – Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus mampu menjadikan pembangunan sebagai gerakan ekonomi partisipatif dari semua unsur pelaku ekonomi, kata ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Maruf.

“Hal itu ditentukan oleh konsistensi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk tetap membangun partisipasi dan komunikasi dengan masyarakat secara luas,” katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Direktur Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) itu, konsistensi tersebut merupakan kunci kesuksesan dalam menggeser pendulum ekonomi dalam konstruksi baru yang bercorak kemandirian dan pemerataan.

“Konsep kemandirian ekonomi sebagai bagian dari Tri Sakti menjadi dorongan Jokowi-JK untuk mengubah pendulum ekonomi yang selama ini terlalu proekonomi pasar,” katanya.

Ia mengatakan Jokowi dalam konsep ekonominya tidak antipasar. Namun, kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang jelas berkarakter ekonomi pasar liberal tampaknya akan terdorong menjadi ekonomi “jalan tengah” yang berbasis pada kapasitas dan keperpihakan pelaku domestik.

Perubahan struktural ekonomi akan terbangun oleh peningkatan peran pelaku ekonomi domestik dari skala usaha kecil dan menengah (UKM) hingga perusahaan besar dengan pola stimulus fiskal dan mobilisasi partisipatif ekonomi.

“Pola itu sangat potensial terbangun karena kemenangan Jokowi-JK dalam kompetisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 disokong oleh jiwa dan gerakan partisipasi publik,” katanya.

Menurut dia, gaya kepemimpinan Jokowi-JK yang berorientasi penyelesaian masalah jangka pendek dengan mobilisasi modal sosial itu simetris dengan keinginan publik dalam membangun perekonomian bangsa yang sudah seharusnya berbasis produksi dan bukan konsumsi.

Pergeseran konstruksi ekonomi menjadikan adanya perubahan indikator pembangunan. Selama ini indikator ekonomi utama adalah pertumbuhan, akan bergeser pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Ia mengatakan bangsa ini, tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi, lebih membutuhkan indikator pada penurunan semua ketimpangan ekonomi dan sosial.

Misalnya, kesenjangan kemakmuran antarstrata ekonomi masyarakat, kesenjangan kontribusi ekonomi rakyat (UMKM) dengan usaha besar dalam penciptaan Product Domestic Burto (PDB).

“Selain itu kesenjangan pembangunan dan distribusi ekonomi Jawa dengan luar Jawa khususnya Indonesia bagian timur dan kesenjangan lainnya,” kata Maruf.  (antaranews)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Wabup Lumajang Minta Ibu-ibu PKK Inovatif

LUMAJANG – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK dalam merespons ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Kediri Distribusikan Paket Sembako Bantuan DPD Jatim untuk Warga Kurang Mampu

KEDIRI – DPC PDI perjuangan Kota Kediri mulai hari ini mendistribusikan bantuan paket sembako dari DPD PDIP Jawa ...
MILANGKORI

Kunjungan Bupati Rijanto di Kawasan JLS Sasar Enam Titik Strategis

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto, bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah mengunjungi enam titik strategis di kawasan ...
LEGISLATIF

Pelanggan PDAM Kabupaten Probolinggo Ramai-ramai Alirkan Keluhan di Reses Arief Hidayat

KABUPATEN PROBOLINGGO – Sejumlah warga di Dapil IV Kabupaten Probolinggo mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM dalam ...
KRONIK

Berkah Ramadan, Indriani Bagikan Puluhan Paket Sembako kepada Warga Dungkek

SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, membagikan paket sembako kepada ...
SEMENTARA ITU...

Tinjau JLS, Bupati Rijanto Targetkan Pembebasan Lahan di Wates Selesai Tahun Ini

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya, salah ...