NGANJUK – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Ida Bagus Nugroho mendesak Pemprov Jatim menambah anggaran perawatan dan penambahan infrastruktur di SMA-SMK negeri.

Pasalnya, sejak tanggung jawab pengelolaan SMA-SMK negeri beralih dari pemkab/pemkot ke Pemprov Jatim, dirinya banyak mendapat laporan minimnya anggaran perawatan dan penambahan infrastruktur di lembaga pendidikan tingkat atas tersebut.

Laporan itu dia terima, khususnya dari Kabupaten/Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk yang menjadi dapilnya. Menurut Ida Bagus, minimnya anggaran perawatan serta minimnya penambahan infrastruktur di lembaga pendidikan tingkat atas negeri itu menjadi salah satu penghambat proses pendidikan.

“Masalah ini menjadi serius, karena infrastruktur pendidikan yang minim akan menghambat prestasi peserta didik. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan terus terjadi di Jawa Timur,” kata Ida Bagus, usai menggelar Reses III tahun 2020 di Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk Kota Kabupaten Nganjuk, Rabu (11/11/2020).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, adanya pengalihan pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK ke tangan provinsi, sudah seharusnya diikuti dengan komponen-kompenen yang lebih baik.

“Bukan sebaliknya, yang sebelumnya ada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota kondisinya lebih bagus, namun ketika dikelola Pemprov Jatim jadi menurun. Bahkan, cenderung ada pembiaran dalam pengelolaan, Jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.

“Kasihan anak didik tingkat SMA dan SMK. Terutama ketika di sekolah berprestasi, malah menjadi turun prestasinya karena kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.

Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini pun menyoroti tenaga pengajar di SMA dan SMK negeri yang dinilainya masih minim.

Menurutnya, tenaga pengajar terutama PNS di SMA dan SMK masih sangat kurang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut, sebut dia, akhirnya diisi oleh guru THL atau honorer daerah.

Namun, sebut Mas Bagus, sapaan akrabnya, tenaga guru bantuan tersebut tidak diimbangi dengan insentif yang diterima. Akibatnya kesejahteraan tenaga pengajar tersebut tidak maksimal.

“Kalau sudah begitu, bagaimana bisa kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim ini dapat semakin membaik dengan kondisi banyak kekurangan dalam kegiatan pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal mempertanyakan kondisi tersebut ke dinas terkait di Pemprov Jatim.

Apalagi dalam waktu dekat, sebutnya, akan ada pembahasan KUA PPAS tahun 2021 sehingga akan dipertanyakan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jatim itu seperti apa dan untuk apa saja.

“Kami akan coba lihat dari pembahasan KUA PPAS itu nanti, bila anggaranya minim maka kami minta dinaikkan demi kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim yang semakin baik,” pungkasnya. (endy)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS