NGANJUK – Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono berharap ada komunikasi yang lebih antara eksekutif dengan legislatif terkait penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menurutnya, penanganan wabah yang bersifat global ini harus melibatkan semua pihak. Namun di Nganjuk, Tatit menilai dewan belum diajak komunikasi sehingga tidak tahu kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19.

Sementara, lanjut Tatit, DPRD Nganjuk siap mendukung soal kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. “Dewan siap memback-up berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini. Yang penting ada komunikasi jelas,” tandas Tatit.

Hal itu dia sampaikan usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dengan Bupati dan Tim Gugus Tugas Covid-19 di ruang rapat DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin (13/4/2020).

Menurut Tatit, rakor digelar agar komunikasi antara legislatif dengan eksekutif di Nganjuk lebih baik, dan dewan bisa mengetahui langkah-langkah penanganan wabah virus Corona.

Pihaknya ingin mengetahui langkah-langkah penanganan Covid-19 ke depan, termasuk juga tentang anggaran yang dialihkan untuk penanganan wabah ini. Pun dewan mendengar apa saja yang sudah dilakukan selama ini dan pemakaian anggarannya.

“Kami ingin tahu, bagaimana penanganan wabah Corona yang saat ini di Nganjuk sudah positif terserang virus tersebut sebanyak 9 orang. Juga soal pengadaan alat pelindung diri (APD) yang hingga kini dikabarkan masih kurang,” ungkapnya.

Dengan terlaksananya rakor ini, sebut Tatit, permasalahan yang selama ini menjadi unek-unek anggota Dewan Nganjuk, menjadi clear. Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk ini menambahkan, mulai hari ini Pemkab Nganjuk mendirikan Posco Covid-19 di Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan untuk anggaran penanganan Covid-19, yang awalnya Rp 19,3 miliar, kini bertambah Rp 26 miliar sehingga keseluruhan Rp 45,3 miliar. “Anggaran tambahan salah satunya dari dana insentif daerah,” pungkasnya. (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS