SURABAYA – Ada perubahan kebijakan di internal PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menginstruksikan seluruh kader dan pengurus untuk menghentikan aktivitas konsolidasi pemenangan pemilihan wali kota (pilwali). Para anggota diminta ikut turun untuk membantu pemerintah mencegah persebaran Covid-19.

Instruksi tersebut langsung datang dari pusat. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan bahwa semua kegiatan terkait dengan pilwali distop dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Baik forum diskusi maupun konsolidasi.

“Wabah virus korona ini lebih urgen untuk ditangani karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya kemarin (22/3/2020).

Politisi yang akrab disapa Awi itu mengakui, sejatinya masih ada kegiatan partai yang harus dituntaskan. Yakni, pembentukan struktur kepengurusan PAC (pengurus anak cabang) di tingkat kecamatan.

Ada juga beberapa ranting dan anak ranting yang belum rampung. Beberapa pengurus di level akar rumput yang belum terbentuk tersebar di tujuh kecamatan. Yaitu, Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Simokerto, Pabean Cantian, Tambaksari, Wonokromo, dan Karang Pilang.

Namun, sejak pekan lalu, seluruh agenda rapat ditiadakan. Awi menuturkan bahwa seluruh kader dan pengurus diinstruksikan untuk mengampanyekan Suroboyo Wani Sehat.

“Sesuai dengan instruksi dari DPP PDI Perjuangan, kami harus proaktif membantu masyarakat dalam rangka antisipasi Covid-19 ini,” tuturnya.

Dalam sepekan terakhir, para kader dan pengurus aktif turun ke masyarakat. Seluruh anggota di semua wilayah membuat minuman berbahan rempah-rempah untuk dibagikan kepada warga. “Ini bentuk tindakan nyata PDIP Surabaya di lapangan,” katanya.

Selain itu, para kader dikerahkan untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke tempat-tempat ibadah. Misalnya, masjid, gereja, pura, kelenteng, dan wihara. Semua upaya itu dilakukan untuk membantu pemerintah mengantisipasi persebaran Covid-19.

Awi menuturkan, kader banteng juga diminta aktif memberikan sosialisasi ke masyarakat. Mulai gejalagejala Covid-19 hingga protokol mitigasi kesehatan yang harus dilakukan.

“Banyak yang tidak paham. Kami membantu menyosialisasikan imbauan dan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan pemerintah melalui brosur dan pamflet,” terangnya. (JP)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS