BOGOR – Presiden Joko Widodo memerintahkan realokasi APBN serta APBD untuk tiga hal. Yakni bidang kesehatan untuk pengendalian virus Corona (Covid-19), jaring pengaman sosial serta insentif bagi pelaku usaha dan UMKM.

“Saya sudah minta saya perintahkan dilakukan ‘refocussing’ dan realokasi di belanja APBN dan belanja APBD-APBD di daerah-daerah. Saya sudah minta fokus 3 hal saja, yaitu pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian Covid-19, kedua ‘social safety net’, bansos-bansos dan ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/3/2020).

Dia menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik “Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19” yang dilangsungkan melalui “video conference” bersama Wapres Ma’ruf Amin, menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dan para pejabat terkait lainnya.

“Saya perintahkan kepada semua menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas banyak sekali, anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas,” tegasnya.

Jokowi juga minta agar para menteri, gubernur, bupati dan wali kota memperhatikan daya beli masyarakat.

“Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita terutama rakyat kecil, arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk 3 hal tersebut yaitu pertama memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19,” ungkap dia.

Alokasi kedua adalah memperbesar program “safety net” dalam bentuk bantuan sosial yang akan berdampak untuk peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat.

“Juga program-program bantuan langsung kepada masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program sembako, rastra (beras sejahtera) semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” jelas Jokowi.

Dia juga minta agar program Kartu Pra Kerja harus segera dimulai. “Ini juga selain untuk memberikan ‘skilling’ dan ‘upskilling’ juga untuk mengatasi hal berkaitan PHK,” tambahnya.

Tidak ketinggalan dana desa juga diminta agar segera direalisasikan terutama untuk hal berkaitan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19.

“Dan saya perlu tekankan sekali lagi program padat karya tunai di semua kementerian lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” ujar Jokowi.

Realokasi ketiga adalah untuk anggaran yang difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha khususnya UMKM serta sektor informal. “Ini penting sekali, harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS