BANJARMASIN – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berbagi inovasi daerah di seminar best practices tentang inovasi kepemerintahan yang digelar Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, 7-9 Februari 2020.

Anas satu forum bersama Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta, dan Bupati Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan Achmad Fikry.

Anas mengaku banyak mendapat inspirasi saat berbagi kisah inovasi dengan dua kepala daerah tersebut. Seperti saat mendengar tentang pengelolaan pelayanan publik yang disampaikan Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry.

“Begitu halnya dengan inovasi pengelolaan sampah yang disampaikan Bupati I Nyoman Suwirta. Ini menginspirasi untuk melakukan hal yang sama di Banyuwangi,” kata Anas.

Banyuwangi telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri meraih poin tertinggi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2019 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi meraih nilai indeks 74.400 dan masuk kategori daerah sangat inovatif.

Dalam seminar inovasi pemerintahan tersebut, Anas membeberkan dalam mengelola pemerintahan saat ini pihaknya memegang tiga kunci pokok seperti yang disampaikan oleh pakar manajemen Peter Drucker, yakni speed (kecepatan), inovasi, dan marketing.

Anas mencontohkan pendirian Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi yang pertama di Indonesia dilakukan sebuah pemerintahan kabupaten.

Diungkapkan Anas, pendirian mal ini terilhami saat Kemenpan RB mengajak Banyuwangi mengunjungi ASAN Xidmat, institusi pelayanan publik terpadu di Azerbaijan yang ditetapkan sebagai terbaik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nation Public Service Award (UNPSA).

“Pulang dari sana, hanya dalam satu minggu kami segera mewujudkan dan langsung meresmikan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi pada 6 Oktober 2017 lalu,” jelas Anas.

Saat ini, mal tersebut telah melayani 204 jenis layanan dalam satu atap, mulai administrasi kependudukan beragam jenis izin usaha, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin kendaraan, hingga pembayaran retribusi daerah.

Termasuk ada layanan administrasi pernikahan dari Kementerian Agama hingga pengurusan paspor.

“Bila sudah dapat ide bagus, harus segera kita eksekusi secepat mungkin. Apalagi pendirian mal ini waktu itu saya rasa banyak dampak yang baik bagi masyarakat. Dengan mal pelayanan publik, pelayanan menjadi ringkas dan transparan. Tidak perlu ditunda lama,” jelas Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas juga memaparkan sejumlah inovasi publik.

Mulai dari program Rantang Kasih, pemberian makanan bergizi gratis bagi lansia sebatang kara, inovasi agenda pariwisata Banyuwangi Festival yang tidak hanya menjadi ajang konsolidasi budaya dan sosial daerah, namun juga berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami juga paparkan program-program pendidikan seperti Siswa Asuh Sebaya yang mampu mengumpulkan dana swadaya siswa sebesar Rp 17 miliar untuk diberikan kepada siswa kurang mampu. Lalu ada uang transpor dan uang saku bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi,” jelasnya.

“Intinya, inovasi daerah itu harus berangkat dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah daerah. Selain itu, dampak positifnya harus jelas dirasakan masyarakat. Maka inovasi itu akan bertahan,” tutur Anas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS