Rabu
28 Oktober 2026 | 7 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Usul ‘Parliamentary Threshold’ Juga Diterapkan di Pileg DPRD

pdip-jatim-arif-wibowo-dpr

JAKARTA – PDI Perjuangan berharap ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diterapkan pada pemilihan anggota legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo, Itu merupakan usulan PDIP untuk merevisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Arif Wibowo mengatakan pihaknya ingin parliamentary threshold di DPRD provinsi sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota 3 persen. “Provinsi 4 persen, kabupaten/kota 3 persen,” kata Arif kepada media, kemarin.

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sendiri merupakan syarat yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu demi mendapat kursi DPR. Partai politik yang hanya meraih suara di bawah ambang batas parlemen tidak akan mendapat kursi di DPR.

Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang ada saat ini, parliamentary threshold 4 persen hanya berlaku bagi pileg level DPR. Sementara pileg level DPRD provinsi dan kabupaten/kota menerapkan parliamentary threshold 0 persen.

PDIP juga ingin revisi UU Pemilu nanti mengatur tentang parliamentary threshold DPR sebesar 5 persen, atau naik dari sebelumnya yang hanya 4 persen.

Arif mengatakan pihaknya ingin sistem presidensial di Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Salah satu caranya yakni dengan menyederhanakan jumlah fraksi partai politik di DPR.

Dia yakin keputusan akan lebih cepat diambil jika fraksi parpol di DPR tidak terlalu banyak.

“Kita ingin multi partai sederhana. Kalau sekarang ini adalah multi partai tidak sederhana. Yang terjadi adalah yang mengambil keputusan tidak sederhana juga. Jadi rumit. Lambat,” jelas Arif.

Berbeda halnya dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. PDIP lebih suka mempertahankan presidential threshold yang diterapkan saat ini, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Arif mengatakan PDIP juga ingin revisi UU Pemilu memuat tentang pengurangan masa kampanye. Tidak seperti pada Pemilu 2019 yang mana masa kampanye berlaku lebih dari 6 bulan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Patemo Desak PU Pengairan Selesaikan Sengkarut Lahan Proyek Sungai Gonggo

BANYUWANGI – Warga Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, menyatakan dukungan penuh terhadap pengerjaan proyek ...
LEGISLATIF

Dukung Target UHC, PDIP Ponorogo Desak Peningkatan Alokasi Jaminan Kesehatan di RAPBD 2027

PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan maPAN DPRD Ponorogo mendorong peningkatan alokasi Penerima Bantuan Iuran Daerah ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Integrasi Trans Jatim Harus Mudahkan Penumpang sampai Tujuan Akhir

Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Trans Jatim terintegrasi dengan feeder, angkutan lokal, terminal, dan stasiun agar ...
EKSEKUTIF

Rijanto Ajak Muslimat NU Jadi Penggerak Pembangunan dan Kesejahteraan Blitar

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mengajak lebih dari 3.000 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat peran ...
KRONIK

Ina Ammania Ingatkan Guru Madrasah, AI Tak Bisa Gantikan Keteladanan

BONDOWOSO – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengingatkan guru madrasah agar tidak menyerahkan proses ...
SEMENTARA ITU...

Ski Air Ngawi Bidik 10 Emas di Popda Jatim XV 2026, Total Target 20 Medali

NGAWI – Cabang olahraga (cabor) ski air Kabupaten Ngawi membidik 20 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah ...