SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi akhirnya dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (30/9/2019). Pelantikan Kusnadi bersama empat Wakil Ketua DPRD Jatim itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Surabaya.

Keempat wakil ketua yang secara definitif mendampingi Kusnadi sampai 2024, yakni Abdul Halim Iskandar, Sahat Tua Simanjuntak, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar.

Usai pelantikan, kepada wartawan Kusnadi mengatakan, setelah pelantikan pimpinan secara definitf, agenda selanjutnya yang sudah menunggu adalah penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD).

Menurutnya, AKD sebenarnya sudah siap. Hanya saja berdasarkan ketentuan, AKD harus dibentuk berdasarkan Tata Tertib DPRD.

Kusnadi memastikan, perumusan Tata Tertib DPRD Jatim sudah selesai tinggal menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. “Kami harap hasil fasilitasi Kemendagri keluar minggu ini,” kata Kusnadi.

“Kalau sudah turun kita sahkan Tatib, kita sahkan AKD. Jadi sebenarnya sekarang ini tinggal hal-hal yang sifatnya formalitas saja. Semuanya sudah tersiapkan dengan matang,” tambah dia.

Soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pembahasan APBD Provinsi Jatim 2029, menurut Kusnadi, sudah disepakati oleh pimpinan dewan sebelumnya.

Menurutnya, pembahasan RAPBD bisa dilaksanakan apabila alat kelengkapan dewan sudah siap. “Harapan kami, tanggal 10 besok Gubernur sudah menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan APBD 2020,” kata Kusnadi.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pelantikan tersebut berharap, pembangunan di Jawa Timur selama 5 tahun ke depan bisa mengalami percepatan. Dia ingin semua yang telah masuk di RPJMD bisa terealisasi.

“Mudah-mudahan setelah beliau-beliau dilantik, dan semua perangkat dewan sudah terbentuk, kita bisa bersama-sama berlari menuju Jawa Timur berkemajuan dan berkeunggulan,” harapnya.

Khofifah juga menyampaikan KUA-PPAS sudah diterima DPRD sejak 29 Agustus lalu. Nantinya, RPJMD segera dimasukkan ke RAPBD 2020.

“Tadi kami langsung sampaikan kepada Pak Ketua. Dari situ (RAPBD) kita akan melihat prioritas-prioritas pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dimulai tahap pertama 2020,” ujar Khofifah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS