JAKARTA — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengundang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk memantau war room TKN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi TKN dalam merekapitulasi suara Pilpres 2019 di hadapan BPN.

Namun setelah mengundang BPN, kata Hasto, TKN juga ingin melihat war room milik BPN dan disaksikan bersama media.

“Baik pusat rekapitulasi JAMIN yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1,” kata Hasto, Kamis.

“Kami undang lima personel, dua dari BPN, dan tiga dari pengamat politik, disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, melihat pusat hitung suara kami. Setelah itu giliran kami ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan mana yang memprovokasi,” lanjut Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan itu menyatakan, tantangan tersebut merupakan respons TKN atas masifnya klaim BPN ihwal kemenangan Prabowo-Sandi berdasarkan hasil penghitungan mereka. Namun, kata Hasto, klaim tersebut selalu disampaikan tanpa data penunjang yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

“BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat rekapitulasi dilakukan. Karena itulah, wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Stop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tutur Hasto.

“Sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik,” tambah dia.

Hasto pun mengingatkan jika nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Dia mengaku mendapat informasi kalau BPN sedang membujuk Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1.

Hasto menilai,  kondisi berbeda ada pada TKN yang mempunyai hasil hitung cepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Melihat data-data itu, kata ia, maka kemenangan Jokowi-Ma’ruf tinggal menunggu kepastian hasil penghitungan resmi KPU.

“Energi bangsa sudah terkuras selama 8 bulan. Sudah saatnya curahkan segala daya, bangun kemajuan negeri,” ujarnya. Seperti diketahui, KPU menetapkan hasil Pemilu 2019 paling lama 35 hari setelah pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. Sehingga, hasil resmi pemilu 2019 baru bisa diketahui paling lama pada 22 Mei 2019. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS