JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang tak kunjung menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan proses rekapitulasi internal yang dilakukan.

“Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik,” ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma’ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Hasto yang juga Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, proses rekapitulasi internal TKN sangat detail. Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS.

Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1.

Pihaknya menantang BPN untuk membuka dapur rekapitulasi suara sehingga klaim kemenangan Prabowo-Sandi memiliki dasar yang kuat. “Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu,” jelasnya.

“Sebaiknya masing-masing buka dapur rekapitulasi penghitungan suara. Itu baru sebuah sikap yang objektif dan semuanya membawa sebuah konsekuensi sesuai Undang-Undang Pemilu. Sebab pihak manapun yang palsukan dokumen C1 bagian tindak pidana pemilu,” tambah dia.

Sementara itu, untuk memantau penghitungan hasil pemilu, TKN Jokowi-Ma’ruf memperkenalkan “war room”. War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan “war room” ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019. “‘War room’ ini adalah alat kontrol kami,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ia menyebutkan, dengan adanya “war room” ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, maka TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS