PANGANDARAN – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto mengatakan, 3 saksi yang disiapkan PDIP untuk mengawal Pileg dan Pilpres 2019 yang jujur dan adil tidak bermaksud untuk menyaingi partai lainnya yang tergabung dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Meski langkah PDIP terlihat berbeda dengan partai lain, pihaknya akan tetap bekerja sama dan saling melengkapi sesama partai koalisi.

“Ini yang terus kami lakukan. Jadi kami saling melengkapi satu sama lain. Saksi pun saling bekerja sama di antara partai koalisi,” ujarnya di sela kegiatan safari kebangsaan di Kabupaten, Pangandaran, Minggu (25/11/2018).

Hasto menyebut setiap partai memiliki segmen yang berbeda, namun pihaknya tetap saling menjaga etika antar partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Dia kemudian menyinggung partai koalisi kubu sebelah yang dinilainya selalu tumpang tindih.

“Ya semua akan kita kawal bersama. Sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak bersaing satu sama lain. Saling menjaga etika. Karena partai di koalisi Indonesia kerja punya segmen sendiri-sendiri. Beda dengan yang di sana itu saling overlapping,” ucapnya.

“Kalau kami sendiri-sendiri makanya itu memperluas dukungan Pak Jokowi, tahun 2014 Golkar, PKB, PPP belum gabung sekarang sudah jadi ini menambah kekuatan kita bersama,” tambah Hasto.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, setiap partai penting untuk membangun partainya dengan baik. Infrastruktur partai harus dimulai dari bagaimana membangun kaderisasi partai.

“Jadi yang paling penting itu masing-masing partai bangun partainya dengan baik. Kami membangun partai kami dengan sebaik-baiknya. Membangun infrastruktur partai. Melakukan kaderisasi. Pelatihan terus menerus. Saya pikir partai lain juga melakukan hal yang sama dengan kita,” jelasnya.

Soal dana saksi, jelas Djarot, yang akan digunakan berasal dari gotong royong kader-kader PDIP. Dengan sumbangan tersebut, menurutnya, pembayaran saksi akan menjadi lebih ringan.

“Dana saksi ditegaskan dengan gotong royong. Jadi esensi kita adalah gotong royong dari caleg sudah kita formulasikan dana saksi akan 50 persen akan ditanggung oleh caleg kabupaten kota. 30 persen ditanggung caleg provinsi dan 20 persen ditanggung oleh caleg DPR RI,” jelasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS