JAKARTA – PDI Perjuangan mengapresiasi gerak cepat pemerintah, melalui Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi untuk memberikan bantuan hukum kepada Habib Rizieq Shihab.

Terutama berkaitan dengan kasus ditemukannya bendera di tembok kediaman Habib Rizieq di Mekkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

“Apapun perbedaan sikap politik antara Habib Rizieq dengan pemerintahan Jokowi-JK, namun bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Hasto kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).

Hasto mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya, meski ada perbedaan paham dan sikap politik. Setiap warga negara Indonesia, ucap Hasto, ketika sedang menghadapi persoalan hukum, maka pemerintah wajib hadir.

Hasto menyontohkan hal yang sama terjadi ketika pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Ustadz Abubakar Ba’asyir oleh tekanan politik negara adidaya diminta untuk diekstradisi.

Namun, Megawati memberikan jawaban tegas bahwa sebagai Presiden tugasnya adalah melindungi warga negara. “Padahal secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik di antara keduanya,” tutur Hasto.

“Karena itulah terhadap kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan konstitusi,” lanjut dia.

Hasto menerangkan pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut adalah setiap negara memiliki satu bendera nasional lambang supremasi kemerdekaannya dan itulah yang seharusnya dihormati.

Bendera Merah Putih, kata Hasto, adalah satu-satunya bendera nasional dan lambang perjuangan mendapatkan kedaulatan politik kemerdekaan Indonesia.

“Bendera Merah Putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS