JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah terperdaya dengan ucapan para politisi. Sebab, banyak politisi yang memang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat.

“Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!” kata Jokowi saat menghadiri pembagian 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali mengingatkan hal serupa saat bertemu masyarakat. Kali ini peringatan ia sampaikan dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan mulai tahun depan.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 Triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, ia menilai dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

“Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati,” tambah Jokowi.

Dia minta setiap hal tidak melulu dikaitkan dengan politik. Sebab, kehidupan tidak hanya politik saja, ada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hingga budaya.

Kepala Negara berharap masyarakat bisa memilah mana politisi yang bicara jujur, dan mana politisi yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan.

“Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik. Sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita,” ujarnya.

Terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan, program dana kelurahan yang rencananya diterbitkan pada awal 2019 itu sebagai hasil evaluasi pelaksanaan dana desa yang dinilai sudah cukup berhasil.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, wacana pengucuran dana kelurahan itu bukan suatu program yang baru dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dimana, dana kelurahan itu sebagai program pemerintah bukan program tim kampanye Pilpres 2019.

“Dana kelurahan adalah hasil evaluasi dari pelaksaan dana desa sejak dikucurkan sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dimana dalam perjalanannya kita ingin melihat amanat Undang-Undang Desa,” jelas Budiman.

“Kemudian dana desa yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana perjalanannya, ada yang baik, ada yang buruk dimulailah dari anggaran yang waktu awal 20 triliun kemudian dinaikan dan terakhir sekarang sampai 73 triliun diajukan,” tambahnya.

Artinya, lanjut Budiman, untuk sebuah program besaran anggaran dana desa telah berjalan dengan baik. Dimana, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan perekonomian desa sudah berjalan.

“Setelah kita sama-sama melihat bahwa ada perbaikan infrastruktur, bahwa sudah mulai bergeliat, kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat di akar rumput, kemudian muncul pertanyaan memangnya rakyat itu hanya ada di desa, bagaimana ada di kota?” kata Budiman.

Untuk itu, kata Budiman, sejumlah walikota mempertanyakan adanya dana kelurahan dari pemerintah. Menurutnya, mereka meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan desa, akan tetapi juga kota.

“Saya ingat mereka mengajukan pertanyaan, mas Budiman kalau dari tadi bicara dana desa UU Desa, orang miskin kan bukan cuma ada desa, di Bogor juga ada, di Bandung juga ada, harusnya ada dong Undang-undang kota, harusnya ada dong minimal dana kota,” katanya.

Lanjut Budiman, dana kelurahan itu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan lama. Apalagi, kemudian seiring berjalannya dana Desa, sudah semakin menggeliat kegiatan ekonomi di desa, kemiskinan mulai berkurang, kewirausahaan sosial berkurang, dan tumbuhnya 30.000 badan usaha milik desa pada 2018. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS