JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan, 472 Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibentuk. Oleh sebab itu, proses pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak kepada masyarakat pun diyakini berjalan cepat.

“Alhamdulilah kini telah ada 472 Pokmas dan yang sudah bisa diverifikasi sekitar 400-an untuk di tujuh kabupaten/ kota. Mereka siap melakukan pencairan dana,” ujar Puan, sebagaimana dikutip siaran pers resmi, Kamis (18/10/2018).

Dengan demikian, proses pemulihan Lombok seteah diguncang gempa bermagnitudo 7 pada 5 Agustus 2018 lalu, berjalan cepat.

Pokmas dibentuk lewat Surat Keputusan (SK) yang diverifikasi sekaligus ditandatangani Gubernur NTB. Mereka terdiri dari kepala keluarga yang juga menjadi korban bencana alam.

Pokmas berfungsi sebagai ‘jembatan’ antara pemerintah dan warga. Pemerintah menyalurkan dana rehabilitasi ke rekening Pokmas untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing keluarga korban bencana yang juga telah diverifikasi pemerintah daerah.

Puan juga memastikan bahwa sejak Selasa (16/10/2018) kemarin, bantuan pemerintah sudah ada di rekening Pokmas. Mekanisme ini merupakan penyederhanaan dari mekanisme sebelumnya.

Puan menegaskan, pemerintah memang tidak ingin memberikan uang tunai langsung ke masyarakat. Pemerintah memilih menggunakan mekanisme transfer di bank. Hal itu agar penyaluran dana memenuhi azas akuntabilitas.

“Diharapkan, melalui penyederhanaan persyaratan pencairan ini, diikuti dengan kapasitas pembangunan rumah yang lebih baik, didukung kekuatan aplikator, fasilitator, pendamping masyarakat dan pengusaha lokal yang optimal. Juga tentu dengan material bangunan yang mencukupi,” ujar Puan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan menteri dan kepala daerah setempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (18/10/2018) siang.

Rapat di ruang tunggu bandara itu membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok pascagempa. Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Walikota Mataram Ahyar Abduh, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengingatkan kembali bahwa ia telah menginstruksikan penyederhanaan prosedur pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana pemerintah agar masyarakat dapat segera memperoleh dana bantuan untuk membangun kembali rumahnya yang mengalami kerusakan.

Tercatat dari 17 prosedur yang sebelumnya harus dilalui, kini masyarakat hanya harus menempuh 1 prosedur sederhana saja. “Sudah kita putuskan bahwa dari 17 prosedur yang sebelumnya diberikan, itu menurut saya sangat rumit dan berbelit, kemarin diputuskan kita pangkas hanya 1 prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujar Jokowi.

Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi mendengarkan pemaparan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, terkait perkembangan tahap rehabilitasi yang saat ini sedang berjalan di Lombok.

Basuki menjelaskan soal perbaikan fasilitas umum yang kini sudah banyak yang diselesaikan. Selain fasilitas umum seperti rumah sakit dan puskesmas, Kementerian PUPR juga sedang menangani perbaikan sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan sejumlah sarana lainnya termasuk rumah-rumah milik warga.

Presiden mengatakan kunjungannya kali ini adalah untuk memastikan bantuan dana pemerintah betul-betul dapat dengan mudah dicairkan oleh masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS