JAKARTA – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin kemarin telah mengumumkan rekening dana kampanye kepada publik. Peluncuran rekening dana kampanye ini untuk memelopori transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Nantinya, alokasi dana kampanye akan dipakai untuk manajemen tim pemenangan, alat peraga kampanye, komunikasi politik melalui media cetak, televisi, online dan sosmed serta pergerakan teritorial seluruh elemen pemenangan.

“Proses akuntan kepada publik sangat jelas, dananya berasal dari mana sangat jelas. Dana itu akan dipakai peningkatan kualitas demokrasi. Tidak dipakai untuk membeli chicken rice,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto.

Masyarakat yang berniat memberikan bantuan untuk mengirimnya ke rekening dana kampanye tersebut, yakni rekening BRI atas nama TKN Joko Widodo Maruf Amin 0230 0100 3819 302.

TKN memastikan akan mengelola rekening dana kampanye secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Di situ kami bangun budaya tertib. Kami kedepankan transparansi dan akuntabilitas, kehati-hatian. Kampanye tidak ugal-ugalan, dengan mengumumkan rekening, tim kami tidak grusa-grusu. Pemimpin itu tidak boleh menggunakan dana sembarangan, misalnya beli rekomendasi pencalonan. Itu tidak boleh,” ujarnya.

Hasto menambahkan, masyarakat juga bisa berpartisipasi langsung dengan adanya kampanye publik ini. Alih-alih dipengaruhi oleh besarnya rupiah untuk memilih seorang calon pemimpin, justru masyarakat yang ikut memberikan bantuan secara langsung.

Sementara, Bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, kekuatan Jokowi-Ma’ruf terletak pada kekuatan gotong-royong yang ditandai dengan besarnya partisipasi publik.

Wahyu mengatakan pengelolaan dana keuangan tim kampanye mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana bantuan dari perorangan maksimal Rp 2,5 miliar per tahun dan korporasi sebesar Rp 25 miliar per tahun.

Sedang Wakil Bendahara TKN, Rerie Lestari Moerdijat menambahkan, setiap penyumbang akan diberikan formulir yang berisi seputar berapa besar uang yang disumbangkan. Meski itu dilakukan secara online, bank penyedia (BRI) akan mengirimkan email kepada pengirim.

“Jadi bisa di trace siapa pengirimnya. Kalau pengirimnya tak dikenal otomatis nanti kita balikan (ke kas negara). Dulu (2014) total Rp6 miliar dikembalikan ke kas negara. Kan enggak boleh (dikembalikan ke pengirimnya). Harus dikembalikan ke kas negara sesuai aturannya,” terang dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS