Ilustrasi

SURABAYA – Kasus penyalahgunaan program pemerintah dalam pertarungan Pilgub Jatim tidak bisa ditolerir. Seperti yang viral di media bahwa terjadi penyalahgunaan Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oknum petugas PKH di Lamongan.

“Kami menyayangkan kasus tersebut bisa terjadi. Bahkan dari tinjauan kami di lapangan, gerakan tersebut sangatlah terstruktur, masif, dan tersistematis,” ujar Ketua Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur Rangga Bisma Aditya kepada media, Rabu (25/4/2018).

Rangga mengatakan program prioritas Presiden Jokowi dalam pengentasan kemiskinan memiliki tujuan mulia yaitu membantu warga masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup lebih sejahtera.

Jangan sampai tujuan mulia tersebut yang tertuang dalam Nawacita, ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik electoral semata.

“Kami tegaskan sekali lagi kepada warga masyarakat bahwa PKH adalah program pemerintah, tidak ada sangkut pautnya dengan pilgub. Jika dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau,” kata Rangga.

Rangga mengaku paham bahwa salah satu peserta pilgub adalah mantan menteri sosial yang sebelumnya memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa. Namun peserta pilgub tersebut sekarang bukanlah seorang menteri lagi.

“Jadi jangan lagi atur mengatur program pemerintah, biarkan program pemerintah jalan tanpa ada unsur politisir meskipun terkesan di permukaan bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum,” lanjut dia.

Untuk mengawal kejadian luar biasa tersebut, kata Rangga, FAM GMNI siap melakukan penyisiran sampai ke desa-desa agar PKH tidak disalahgunakan untuk kepentingan pilgub.

Dia pun mengimbau masyarakat agat tidak takut, jika nantinya menemukan pembagian Progran PKH dan ternyata dipolitisir untuk kepentingan pilgub.

“Rekam saja, foto saja, sekali lagi jangan takut. Kami siap mengawal dan mendampingi hingga laporan tersebut ditindak oleh Panwaslu Kota/Kabupaten,” tandas Rangga.

Sementara itu, praktisi hukum Fahmi Bahmid mengatakan, penyalahgunaan PKH untuk dukungan Pilkada Jatim mencederai proses demokrasi. Kasus itu bisa masuk dalam ranah pidana.

“Itu harus ditindak tegas. Ini uang negara yang dipakai bantuan dan khusus bagi mereka yang sangat miskin yang dikeluarkan berdasarkan mensos, artinya ini ada penyalahgunaan uang negara,” kata Fahmi Bahmid.

Dia minta Panwalu hingga Bawaslu serius dan mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan, kasus tersebut sangat dimungkinkan terjadi di daerah lain.

Menurutnya, kasus penyalahgunaan PKH bisa ditindak secara hukum pidana. Dia juga berharap, tidak hanya ditemukan pelakunya tetapi juga yang menyuruh menyelipkan stiker paslon nomor 1.

“Bisa ditindak proses secara hukum, ini bisa dipidanakan tergantung Bawaslu, bisa ditelusuri harus muncul siapa yang menyuruh. Tidak mungkin ada orang yang bilang tanpa ada suruhan atau yang menyuruh. Ini tidak boleh berhenti di sini,” harapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS