SURABAYA – Maranatha Izaak Martel, mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, merasa dikerjai. Senin lalu, dia menemui cagub nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa, di Pasar Wiyung Surabaya.

“Niat saya mau tanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak cair-cair. Tapi kenapa, yang keluar justru berita saya mendukung Khofifah-Emil Dardak,” kata Maranatha, di kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Selasa (16/3/2018).

Dia datang ke kantor PDIP untuk memberikan klarifikasi, pelurusan berita, kepada Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Karena, menyusul peristiwa itu, beredar foto dan berita bahwa kader PDIP membelot dengan mendukung Khofifah-Emil.

“Padahal itu KTA lama. Saya bukan lagi kader PDIP. Saat bertemu Bu Khofifah, saya sampaikan, dulu saya kader PDIP. Saya tunjukkan KTA lama saya. Eh, lalu dijepret, dan foto itu muncul di berita, seolah-olah saya mendukung,” jelasnya.

Maranatha membantah telah mendukung Khofifah-Emil dalam Pilkada Jawa Timur. Apalagi mengatasnamakan kader PDIP. “Tidak, tidak benar. Saya murni bertanya PKH. Saya spontan menyampaikan itu, barangkali ada solusi,” papar Maranata.

Nata, panggilan akrabnya, pernah jadi kader PDIP. Sekitar tahun 2003, ia aktif di parpol berlambang banteng itu. Namun, sejak 2004, Nata tidak aktif lagi di PDIP.

Saat bertemu Whisnu Sakti Buana, Nata mengembalikan 2 KTA PDIP, yang diperolehnya di masa lalu. “Saya bukan kader PDIP lagi,” ujarnya.

Sehari-hari dia tinggal di perkampungan Wiyung, Surabaya. Saat Khofifah menjadi menteri sosial, Presiden Jokowi menggulirkan program PKH untuk menanggulangi kemiskinan. Istri Maranatha tercatat dapat program itu.

Satu tahun, mestinya PKH cair 4 kali. Tapi hanya cair satu kali. Yang 3 berikutnya tidak cair. “Belum cair kenapa? Saya minta kejelasan kenapa dibekukan. Saya sekali dapat Rp. 500 ribu, selanjutnya tidak dapat,” ungkap dia.

Atas kemacetan pencairan PKH itu, dia telah mengadukan ke Ombudsmen Republik Indonesia. “Saya urus ke sana-ke mari, tidak ada kejelasan. Bukan hanya saya, banyak keluarga miskin lain yang mestinya menerima PKH juga mengalami kemacetan,” kata Maranatha.

Saat bertemu Khofifah di Pasar Wiyung, ia nekat menanyakan langsung masalah itu. Kenapa jatah PKH dia diblokir dan tidak cair? Apakah karena dirinya pernah menjadi kader PDIP.

“Bu Khofifah berkata, Nggak Pak (tidak diblokir) Pendamping (PKH) suruh datang ke sini,” ujarnya menirukan Khofifah.

Namun, pendamping program PKH dia tempat tinggalnya di Perak, Surabaya. Karena letaknya jauh, sehingga tidak mungkin datang saat dirinya bertemu Khofifah. “Malah yang keluar berita saya mendukung Khofifah-Emil,” tambah dia.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerima 2 KTA lama dari Maranata. Ia menyebut, pemelintiran kasus Maranatha dari isu kemacetan PKH menjadi soal dukung-mendukung Pilkada sebagai bentuk kepanikan pasangan calon Khofifah-Emil.

“Itu bentuk kepanikan, dengan mengangkat berita sensasional yang tidak benar,” kata Whisnu.

Dia menegaskan seluruh anggota, kader, pengurus dan simpatisan PDIP di Kota Surabaya dalam posisi utuh. Yakni, mendukung Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno.

“Apalagi pasangan Gus Ipul adalah Mbak Puti Guntur Soekarno, cucu Bung Karno. Kami solid dan bergerak massif untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS