JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berpendapat, Presiden Joko Widodo telah memberi kelonggaran bagi para menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

Oleh karena itu, sebut Hendrawan, tidak masalah jika  kader PDI Perjuangan yang ada di kabinet kembali aktif di parpol.

Dia mencontohkan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Pada Kongres 2015, Puan masih dipercaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjabat posisi Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP.

Namun, Puan langsung dinonaktifkan karena tengah menjabat sebagai menteri. Dengan kondisi saat ini, Hendrawan menilai Puan kembali bisa aktif di partai.

“Ya bisa, boleh aktif. Tidak harus, tapi boleh aktif karena Presiden sudah memberi kelonggaran ya,” kata Hendrawan, kemarin.

Dia menilai, Jokowi telah memberi kelonggaran karena mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap masuk dalam kepengurusan baru Golkar sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Hendrawan mengaku tidak mempermasalahkan rangkap jabatan yang diemban tiga kader Golkar di kabinet itu.

Pada saat awal pemerintahannya, jelas Hendrawan, Presiden Jokowi mengimbau, artinya membuat pernyataan subjektif bahwa menteri jangan aktif di parpol.

“Itulah sebabnya Ibu Puan Maharani langsung nonaktif. Pak Wiranto juga, yang lain juga. Itu sebabnya Ketum PKB tak jadi menteri. Ketum PPP tak jadi menteri,” ujarnya.

“Tapi setelah dilihat perkembangan setiap pilihan mempunyai konsekuensi. Kalau konsolidasi partai, sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen, langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai,” tambah dia.

Anggota Komisi XI ini yakin, para menteri yang rangkap jabatan di parpol juga tidak akan terganggu kinerjanya dan bisa membagi waktu dengan baik. Apalagi, menjelang tahun politik 2019, Hendrawan menilai, wajar apabila Jokowi memberi kelonggaran.

“Di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS