MEDAN – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, partai yang dipimpinnya solid mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penegasan itu disampaikan Megawati saat meresmikan kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Selasa (18/7/2017).

“Saya pernah menyatakan saat ulang tahun PDIP kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi, Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung, sehingga kedudukan dan legitimasinya kuat,” kata Megawati.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pernyataan Megawati tersebut disampaikan mengingat situasional politik saat ini, di mana pembahasan RUU Pemilu saja berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara.

“Contohnya dalam pembahasan presidential threshold (Pres-T). Pres-T minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye,” ujar Hasto.

Dia mengatakan, dukungan penuh PDIP juga diberikan terkait dengan penerbitan Perppu tentang Ormas. PDIP, ujarnya, memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila, tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Hasto menambahkan, demokrasi hanya alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul, sebutnya, bukan tanpa aturan. “Praktik berserikat demi demokrasi hanya praktik liberalisme dalam politik,” tambah dia.

Hasto memastikan, karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu tentang Ormas hanya akan dipakai untuk kepentingan umum.

“Perppu itu juga untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketenteraman masyarakat,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS