BOGOR – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), semata-mata demi menyelamatkan ideologi Pancasila.

“Yang mau kita selamatkan adalah ideologi Pancasila, yang ingin kita selamatkan adalah kesatuan bangsa dan republik dalam jangka panjang,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (14/7/2017).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini minta publik meredam pemikiran negatif bahwa Perppu 2/2017 itu dibuat hanya demi kepentingan penguasa semata. Apalagi untuk membungkam lawan politik.

Di tengah banjir pro kontra atas terbitnya Perppu tersebut, Pramono meyakini, dengan seiring waktu berjalan, masyarakat merasakan manfaatnya. “Kalau semua sudah membaca (Perppu 2/2017), semua sadar bahwa apa yang mau kita selamatkan itu adalah Pancasila,” ujarnya.

Namun, jika kritik atas perppu itu masih saja bergulir, dia menganggap kritik tersebut sebagai bagian dari penguatan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila.

Pramono melanjutkan, prinsip-prinsip Pancasila seringkali menjadi role model negara lain. Hal itu sesuai pengalaman selama Pramono mendampingi Presiden Jokowi menghadiri sejumlah pertemuan bilateral atau konferensi tingkat tinggi.

Oleh sebab itu, jika bangsa lain menghargai Pancasila, ujar Pramono, maka seharusnya masyarakat Indonesia pun juga harus menjaganya dengan baik.

Soal rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan judicial review atas Perppu 2/2017, tambah Pramono, Istana sangat menghormati langkah tersebut. “Sebab hak konstitusional bisa dilakukan oleh siapapun,” tuturnya.

Namun, Istana yakin akan isi dalam Perppu tersebut. Menurutnya, perppu itu bukan diproses hanya di tataran pemerintah, melainkan dengan lembaga lain, salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemerintah meyakini langkah yang diambil sudah cukup hati-hati dan cermat. Karena (proses pembuatan Perppu) melibatkan seluruh stakeholder. Tentunya berkonsultasi dengan MK. Maka kami meyakini itu,” ujar Pramono.

Oleh sebab itu, dia pun optimistis rencana permohonan uji materi perppu oleh HTI tersebut bakal dimenangkan pemerintah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS