Kamis
15 Mei 2025 | 8 : 39

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Prihatin Adanya Mahasiswa PTN Inginkan Khilafah

pdip-jatim-sri-untari-ketua-fraksi

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno prihatin  terhadap adanya sebuah hasil penelitian yang menyebutkan, bahwa 80 persen responden mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menginginkan berdirinya negara khilafah.

“Ini kan ironis, generasi muda bangsa yang terdidik dan lembaga pendidikannya dibiayai negara justru mau mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah,” kata Sri Untari, kemarin.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011, telah ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia. Pendidikan ideologi Pancasila, ujar Untari, harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan.

“Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa,” ujarnya.

Bahkan, tambah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila. Sebab, Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.

“Pancasila itu justru selaras dengan Islam. Jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini,” tegas dia.

Upaya lain memperkokoh persatuan yang dilakukan PDIP yakni bagaimana menciptakan pilkada beretika agar masyarakat tidak gaduh hanya karena penyelenggaraan pilkada.

“Dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, kami akan upayakan pilkada yang teduh dan tak gaduh,” harap Untari.

Di sisi lain, pihaknya juga mengusulkan agar anggaran dana transfer desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalan pencairan.

“Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang inj kurang strong (kuat),” ujarnya.

Politisi asal Malang ini juga minta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Sebab, terangnya, kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh di Indonesia.  (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi akan Bangun 3 Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton, Didukung Austri dan UEA

BANYUWANGI – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam melakukan pengolahan sampah secara sirkular ...
SEMENTARA ITU...

Candra: Cagar Budaya di Jember Butuh Perlindungan

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto berharap Pemerintah Kabupaten Jember dapat melestarikan ...
EKSEKUTIF

Ini Alasan Eri Cahyadi Haramkan Sekolah Negeri di Surabaya Gelar Wisata-Wisuda

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi kembali menegaskan larangan menggelar wisuda maupun wisata akhir sekolah, ...
SEMENTARA ITU...

Sepakbola Kades Cup I Lumajang Sukses Tanpa Tawuran, Babak Final Dibuka Wabup

LUMAJANG – Turnamen Sepakbola Kades Cup I, memasuki babak final, Selasa (13/5/2025). Acara dihelat sejak 11 April ...
LEGISLATIF

Soroti PAD Jember, Widarto: Masih Butuh Kerja Keras untuk Penuhi Target

JEMBER – Banyak cara untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) asalkan ada keseriusan Pemerintah Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Sediakan Armada Antar Jemput untuk 477 Jamaah Haji, Termasuk Kakek Umur 97 Tahun

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengikuti pelepasan jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi, di Pendopo Wedya ...