SURABAYA – Persoalan jam operasional pengangkutan sampah di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, tidak hanya menyangkut kenyamanan warga. Keterlambatan armada juga berpotensi menyita waktu para petugas penarik sampah yang selama ini mengandalkan pembayaran swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, saat menyerap aspirasi warga di Balai RW 02, Kelurahan Medokan Ayu, Selasa (17/11/2026) malam.
Fuad menilai, keluhan warga mengenai jam operasional pengangkutan sampah perlu segera dicarikan solusi. Apalagi, para petugas penarik sampah memiliki keterbatasan waktu dan juga harus memikirkan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.
Ia menyebut, pengaturan jam pengangkutan sampah merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Karena itu, aspirasi warga akan diteruskan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji agar mendapat tindak lanjut.
“Ya itu kan kewenangannya ada di Kota Surabaya. Pasti nanti kita akan coba sampaikan ke Pak Wali Kota, kemudian ke Pak Wawali sekaligus juga Ketua DPC, supaya nanti bisa ada tindak lanjut terkait keluhan warga mengenai jam operasional,” ujarnya.
Menurut Fuad, persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan armada pengangkut sampah. Jika jumlah truk belum mencukupi kebutuhan pelayanan, pengaturan jadwal pengangkutan berpotensi ikut terdampak.
Karena itu, ia akan menyampaikan kepada Pemkot Surabaya mengenai kemungkinan penambahan armada truk sampah pada tahun anggaran mendatang.
“Saya tidak tahu terkait penganggaran apakah nanti akan ada di tahun depan untuk tambahan armada truk atau tidak. Pasti nanti itu juga akan kita sampaikan ke Pemkot,” katanya.
Selain kebutuhan armada, Fuad memberi perhatian pada kondisi ekonomi para petugas penarik sampah. Selama ini, penghasilan mereka bersumber dari pembayaran swadaya masyarakat yang besarannya bergantung pada kemampuan warga.
Menurutnya, pendapatan tersebut kemungkinan belum mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan, sebagian petugas harus mencari pekerjaan tambahan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Karena kita melihat bahwa para penarik sampah ini pembayaran swadaya dari masyarakat. Saya yakin kalau sudah berbicara swadaya, penghasilannya bukan penghasilan yang besar atau bahkan mungkin belum sesuai UMR, atau seperti gaji teman-teman PPPK Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Fuad menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam menyusun kebijakan pelayanan persampahan. Sebab, petugas penarik sampah juga menjadi bagian penting dari rantai pengelolaan sampah di lingkungan permukiman.
Ia berharap Pemkot Surabaya dapat mempertimbangkan kelonggaran maupun pengaturan operasional armada agar waktu tunggu petugas tidak terlalu lama. Dengan begitu, mereka tetap bisa menjalankan tugas pengangkutan sampah sekaligus memiliki kesempatan mengerjakan pekerjaan lainnya.
“Hal ini juga akan pastikan kita sampaikan ke Pak Wali. Mungkin ada kelonggaran atau kebijakan tertentu supaya paling tidak para penarik sampah ini tidak perlu harus menunggu armada yang lama, sehingga tidak mengganggu pekerjaan mereka yang lain,” pungkasnya.
Bagi Fuad, pembenahan layanan pengangkutan sampah perlu memperhatikan dua hal sekaligus, yakni kelancaran pelayanan kepada warga dan kondisi para petugas di lapangan. Ketersediaan armada serta pengaturan jam operasional menjadi bagian penting agar pengelolaan sampah di kawasan permukiman berjalan lebih efektif. (gio/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












