SURABAYA – Defisit perdagangan Jawa Timur yang mencapai US$3,63 miliar sepanjang Januari-September 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna. Ia mengingatkan, penurunan ekspor sebesar 7,25 persen di tengah kenaikan impor 15,51 persen berpotensi menekan 4,58 juta UMKM nonpertanian serta mengancam keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Eddy menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Menurutnya, pelemahan perdagangan tidak hanya berdampak pada perusahaan besar yang berorientasi ekspor, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.

“Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jawa Timur selama Januari-September 2026 mencapai US$21,26 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$22,92 miliar.

Sebaliknya, nilai impor meningkat dari US$21,55 miliar menjadi US$24,89 miliar. Ketimpangan tersebut membuat neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit US$3,63 miliar.

Eddy mengingatkan, dampak penurunan ekspor dapat merembet ke berbagai sektor usaha. Ketika permintaan internasional melemah, perusahaan berpotensi mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal.

Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.

Terlebih, Jawa Timur memiliki potensi sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) Kementerian UMKM 2025.

“Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan,” jelas Eddy.

Ia juga mengingatkan potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja apabila industri berorientasi ekspor melakukan penyesuaian produksi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja industri, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok.

Karena itu, dia mendorong Pemprov Jatim tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka ekspor. Pemerintah perlu memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, dan memperluas akses pemasaran produk UMKM.

Salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah perdagangan antarpulau. Pasar domestik dapat menjadi penyangga ketika permintaan internasional mengalami pelemahan.

“Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan,” katanya.

Eddy juga meminta Pemprov Jatim mengevaluasi pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan pemerintah provinsi.

Menurutnya, keberhasilan misi dagang tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen transaksi. Pemerintah harus memastikan komitmen tersebut berlanjut menjadi realisasi pembelian dan kerja sama perdagangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jawa Timur telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.

“Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegasnya.

Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani dan nelayan, menurutnya, jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga harus memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.

Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Begitu pula hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.

Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati. Eddy meminta Pemprov Jatim memetakan jenis barang impor, terutama bahan baku yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur.

Penguatan industri pemasok lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, upaya tersebut harus dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok industri besar.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi juga perlu diperkuat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Eddy mendorong Komisi B meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha di Jawa Timur.

Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.

Bagi Eddy, penurunan ekspor tidak cukup dijawab dengan memperbanyak kegiatan promosi dan pameran perdagangan. Pemerintah harus memastikan produk lokal benar-benar memiliki pasar, UMKM memperoleh kesempatan berkembang, buruh terlindungi, serta petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya.

“Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS