SURABAYA – Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan infrastruktur Pelabuhan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, menjadi prioritas anggaran. Penanganan mendesak diperlukan agar pendangkalan alur pelayaran tidak terus menghambat aktivitas nelayan, meningkatkan biaya pengangkutan ikan, dan mengganggu perekonomian masyarakat pesisir.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur segera berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga serta instansi terkait untuk mempercepat penanganan. Menurutnya, persoalan pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dan pasir tidak cukup diselesaikan melalui langkah teknis sesaat, tetapi membutuhkan perencanaan terpadu dari penanganan darurat hingga jangka panjang.

“Pendangkalan pelabuhan ini bukan sekadar persoalan teknis pemeliharaan, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan denyut nadi perekonomian nelayan kita. DKP Jatim harus proaktif memimpin langkah taktis, tidak bisa jalan sendiri,” kata Erma, Rabu (28/10/2026).

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menilai, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) penting untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kewenangan berbeda. Sinergi diperlukan, mulai dari dukungan alat berat untuk pengerukan, penanganan akses darat, hingga upaya mengendalikan sedimentasi yang berulang.

Dampak pendangkalan dirasakan langsung nelayan Pasongsongan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pasongsongan Sumenep, Ahmad Rizal, menjelaskan nelayan yang menggunakan perahu kecil harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memindahkan hasil tangkapan dari tengah laut ke tepi pantai.

Kondisi tersebut menambah beban operasional dan berdampak pada harga ikan. Dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Jatim, Ahmad menyebut harga ikan yang semula sekitar Rp250 ribu dapat meningkat hingga Rp500 ribu akibat kendala pengangkutan. Ia juga menyebut sebagian nelayan terpaksa beralih pekerjaan.

Sebagai langkah jangka pendek, Ahmad Rizal bersama Komisi B mendorong DKP Jatim mengajukan peminjaman alat berat jenis ekskavator agar pengerukan dapat segera dilakukan.

“Kami juga mendesak adanya penganggaran untuk pengerukan selama tahun 2027 sebesar Rp10 miliar,” ujarnya.

Ancaman bagi Distribusi Logistik Kepulauan

Erma mengingatkan, dampak pendangkalan tidak hanya dirasakan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Hambatan kapal untuk bersandar juga berpotensi mengganggu distribusi logistik dan kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Karena itu, ia meminta pemerintah memetakan titik-titik pendangkalan terparah dan menyusun langkah penanganan berdasarkan tingkat urgensi. Kajian lingkungan juga diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab sedimentasi berulang, termasuk pengaruh abrasi dan tata guna lahan di kawasan pesisir.

“Pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di Sumenep dan wilayah lainnya butuh perhatian khusus. Dinas Kelautan dan Perikanan harus segera duduk bersama dengan Bina Marga dan pihak otoritas pelabuhan terkait untuk memetakan titik-titik terparah, lalu menyusun skema penanganan darurat hingga jangka panjang,” katanya.

Komisi B DPRD Jatim meminta program pengerukan sedimen dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan dimasukkan dalam prioritas anggaran tahun berjalan maupun perencanaan strategis berikutnya. Langkah itu dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada pengerukan darurat, tetapi berlanjut pada pemeliharaan yang terencana.

“Kami di DPRD Jatim, khususnya Komisi B, siap mengawal dan mendukung dari sisi penganggaran maupun pengawasan. Namun, inisiatif dan perencanaan matang harus segera dijalankan oleh eksekutif. Jangan sampai nelayan kita terus-menerus merugi hanya karena lambatnya penanganan infrastruktur dasar pelabuhan,” tegas Erma.

Komisi B berharap percepatan penanganan pendangkalan Pelabuhan Pasongsongan dapat memulihkan kelancaran aktivitas nelayan, menekan biaya pengangkutan hasil tangkapan, dan menjaga distribusi barang bagi masyarakat pesisir serta kepulauan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS