SUMENEP – Penguatan transparansi anggaran dan pengawasan pembangunan menjadi fokus utama dalam pertemuan antara anggota DPRD Sumenep dan DPRD Kota Mojokerto pada Rabu (30/9/2026) di

Kedua lembaga legislatif tersebut saling berbagi pengalaman untuk mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kota Mojokerto diterima langsung Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum komunikasi antarlembaga untuk membahas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Zainal menyatakan, transparansi anggaran menjadi salah satu pembahasan penting dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah sekaligus berperan dalam mengawasi pelaksanaannya.

“Keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik kami nilai memiliki posisi strategis agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Zainal.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, komunikasi antarlembaga legislatif penting dilakukan untuk memperluas wawasan dan memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dalam mengawal kebijakan pembangunan.

“Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengawal kebijakan pembangunan. Dengan pertemuan antarlembaga legislatif daerah seperti ini bisa menambah pengetahuan,” ucapnya.

Pertukaran pengetahuan itu membuka ruang diskusi mengenai pendekatan pengawasan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Menurut Zainal, DPRD tidak hanya bertugas mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Zainal menegaskan, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif. Aspirasi dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi DPRD untuk memantau pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi persoalan di lapangan.

“Melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman antarlembaga, kami harap semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sekaligus memastikan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS