JOMBANG – Organisasi masyarakat di tingkat desa perlu diperkuat agar tidak hanya aktif ketika mendapat program atau bantuan. Kelompok tani, koperasi, kelompok perempuan, hingga kelompok masyarakat lainnya diharapkan mampu menjadi ruang belajar, mengembangkan keterampilan, menghimpun aspirasi, dan membangun kemandirian warga.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mengungkapkan, penguatan organisasi masyarakat tidak cukup hanya dengan menghadirkan program. Masyarakat juga membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar mampu mengelola organisasi secara mandiri dan berkelanjutan.

“Organisasi masyarakat jangan hanya aktif ketika ada program atau bantuan. Organisasi harus menjadi ruang belajar, tempat mengembangkan keterampilan, melatih kepemimpinan, membangun jaringan dan menghimpun aspirasi masyarakat,” ujar Wiwin di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Kamis (24/9/2026).

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut, terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, terutama dalam kepemimpinan, administrasi, komunikasi, dan pengelolaan kelembagaan.

Kemampuan tersebut penting agar organisasi tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi memiliki agenda dan kegiatan rutin yang dapat terus berjalan.

Wiwin menilai pendampingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sebab, terdapat organisasi yang aktif ketika mendapatkan program atau bantuan, namun belum memiliki kegiatan berkelanjutan setelah program selesai.

“Bantuan tentu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana setelah bantuan atau program itu selesai, masyarakat tetap mampu menjalankan kegiatannya. Jangan sampai organisasi hanya bergerak ketika ada program,” ujarnya.

Ia mengatakan, penguatan kapasitas juga perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Masyarakat membutuhkan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung, baik di sektor pertanian, UMKM, koperasi maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Kelompok tani, misalnya, tidak hanya perlu diperkuat dari sisi produksi, tetapi juga kemampuan mengelola kelompok, membangun jaringan, dan memperluas akses pemasaran. Begitu pula koperasi perlu memiliki tata kelola yang baik agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

“Pelatihan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mendapatkan pelatihan, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya. Keterampilan yang diberikan harus bisa dikembangkan sesuai potensi lokal,” jelasnya.

Selain persoalan kapasitas, regenerasi kepengurusan juga menjadi tantangan bagi organisasi masyarakat. Keterlibatan generasi muda dinilai penting agar organisasi memiliki keberlanjutan dan tidak bergantung pada orang-orang yang sama.

“Regenerasi harus dipersiapkan. Anak-anak muda perlu diberi kesempatan untuk belajar memimpin, mengelola kegiatan dan ikut menyelesaikan persoalan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat juga masih membutuhkan akses informasi yang lebih mudah mengenai berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, bantuan, pemberdayaan, pendidikan, UMKM, pertanian hingga koperasi.

Menurut Wiwin, informasi menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan. Masyarakat perlu mengetahui program yang tersedia agar dapat menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

“Jangan sampai ada program yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat, tetapi masyarakat tidak tahu atau kesulitan mendapatkan informasinya. Informasi harus lebih mudah diakses dan dipahami,” pungkasnya. (yol/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS