JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap alasan proses persetujuan pergantian Kapolri di DPR berjalan cepat. Menurut Puan, seluruh tahapan dapat segera dituntaskan karena tidak ada persoalan yang dipermasalahkan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

DPR RI pada Kamis (1/10/2026) menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri serta menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna setelah Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi dalam fit and proper test.

“Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper, dan Alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Baca juga: Puan Maharani: Nilai Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan dan Pelayanan kepada Rakyat

Puan menjelaskan, proses persetujuan pergantian Kapolri tetap dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Setelah menerima Surat Presiden (Surpres), DPR menindaklanjutinya melalui Badan Musyawarah dan Komisi III yang kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri.

“Setelah kami menerima Supres dari Presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada di DPR, juga melalui mekanisme yang ada di Komisi III melalui fit and proper,” jelasnya.

Komisi III sebelumnya menerima penugasan untuk melakukan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi setelah pimpinan DPR menerima surat Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri pada 30 September 2026.

Dalam proses tersebut, Komisi III DPR menyetujui Suyudi secara aklamasi sebagai calon Kapolri. Hasil uji kelayakan itu kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan lembaga.

Puan mengatakan, hasil fit and proper test dapat segera dibawa ke rapat paripurna karena tidak terdapat persoalan maupun hambatan yang perlu diselesaikan.

“Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan,” ungkapnya.

Dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, DPR menyetujui laporan Komisi III mengenai pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit sekaligus menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Puan juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri kepada DPR, yakni Komjen Suyudi Ario Seto.

“Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon karena terkait dengan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” terang Puan.

Setelah mendapatkan persetujuan DPR, hasil keputusan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Puan mengatakan proses tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan Kapolri.

“Insya Allah hari ini rencananya Presiden akan segera melantik calon Kapolri yang tadi sudah ditetapkan oleh DPR sehingga tidak ada kekosongan terkait dengan Kapolri,” sambungnya.

Terkait kemungkinan Jenderal Listyo Sigit bergabung dalam Kabinet Merah Putih setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Puan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden.

“Apakah akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden,” jawab politisi PDI Perjuangan tersebut.

Soal kemungkinan reshuffle kabinet, Puan juga meminta pertanyaan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden maupun pihak Istana. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS