Guntur Wahono menyoroti rendahnya honor guru TK swasta di Blitar. Ia mendorong kebersamaan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

BLITAR – Kondisi guru TK swasta yang masih menerima honor rendah dari yayasan menjadi salah satu persoalan pendidikan yang mendapat perhatian Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono. Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru perlu segera dicarikan solusi karena guru memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak usia dini.

Guntur menegaskan, persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kebersamaan antara pemerintah, legislatif, penyelenggara pendidikan dan masyarakat agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat diurai.

“Kalau persoalan satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia. Karena itu harus ada kebersamaan dan pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Guntur.

Hal itu disampaikan Guntur saat menggelar sosialisasi pendidikan bersama PGRI Kabupaten Blitar di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kelurahan Togokan, Kecamatan Srengat, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang memasuki hari kelima tersebut dihadiri perwakilan PGRI Kabupaten Blitar. Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto.

Forum tersebut menjadi ruang bagi para guru dari berbagai jenjang, mulai TK, SD, SMP hingga SLTA untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Guntur yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mengatakan, kesejahteraan guru harus menjadi bagian dari perhatian dalam pembangunan pendidikan.

Ia menyoroti masih adanya guru TK swasta yang menerima honor rendah dari yayasan. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan tersendiri karena di sisi lain para guru dituntut meningkatkan kualitas pendidikan anak.

“Bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan anak-anak bangsa kalau mereka sendiri belum sejahtera dan masih bingung dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Selain guru TK swasta, forum tersebut juga mengemukakan berbagai persoalan tenaga pendidik lainnya. Mulai penghasilan tenaga P3K, kenaikan pangkat, mutasi, pemerataan guru hingga kebutuhan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.

Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto mengatakan, berbagai persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut konkret dari pemerintah.

“Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti hari ini. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi teman-teman di lapangan,” ujarnya.

Menurut Sunarto, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat kolaborasi antarpihak semakin diperlukan. PGRI, kata dia, siap membangun komunikasi dengan pemerintah maupun legislatif untuk mencari jalan keluar atas persoalan pendidikan.

Di sisi lain, Guntur juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Ia menyebut masih terdapat fasilitas sekolah yang membutuhkan perhatian, termasuk bangunan yang kondisinya kurang layak.

Menurutnya, fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang aman dan layak akan membantu menciptakan suasana belajar yang lebih baik bagi peserta didik.

“Fasilitas pendidikan harus layak. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti proses belajar dengan baik kalau mereka tidak nyaman di kelas,” katanya.

Guntur menambahkan, sejumlah kebutuhan sarana pendidikan dapat diperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Namun, usulan tersebut tetap harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya mengakui masih terdapat sejumlah persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, termasuk menyangkut tenaga P3K yang masih menghadapi persoalan penghasilan.

“Ini menjadi konsentrasi kami, khususnya di Fraksi PDI Perjuangan, untuk memperjuangkan nasib teman-teman yang masih berstatus tersebut,” kata Fatatoh.

Ia mengatakan, Komisi IV terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk membahas kebutuhan pendidikan. Namun, kemampuan fiskal daerah yang terbatas menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Untuk tahun anggaran 2027, Fatatoh menyebut alokasi pendidikan diproyeksikan sekitar Rp195 miliar. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat ikut memperkuat pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blitar.

“Semoga tahun depan sudah bisa untuk membiayai kebutuhan dunia pendidikan. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat bisa langsung dirasakan dan tersalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Berbagai aspirasi yang disampaikan para guru tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan dalam forum. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut melalui kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga persoalan kesejahteraan guru, penataan tenaga pendidik dan sarana pendidikan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih konkret. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS