SUMENEP – Pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan dinilai perlu terus diperkuat di kalangan generasi muda, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial.

Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, Sumenep, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang melibatkan pemuda dan mahasiswa tersebut dihadiri oleh dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh. Fauzi, dan Slamet Hidayat. Juga hadir dua pemateri, yaitu aktivis Ainul Yaqin dan akademisi Mulyadi.

Menurut Yaqin, generasi muda tidak sekadar menerima estafet pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab mempersiapkan keberlanjutan bangsa.

“Kita adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Ia menyebut Empat Pilar Kebangsaan – Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan serta Bhinneka Tunggal Ika- tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, masing-masing memiliki fungsi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” katanya.

Ainul mengajak peserta melihat tantangan kebangsaan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Misinformasi, tambah dia, intoleransi, fanatisme kedaerahan, hingga persoalan pemahaman keagamaan merupakan sejumlah persoalan yang perlu disikapi generasi muda.

“Di era digitalisasi, banyak tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda,” jelasnya.

Ainul menegaskan, Pancasila sebagai pedoman dalam menentukan sikap sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila, lanjut dia, bukan hanya ditempatkan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan salah satu perekat masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Mulyadi mengajak peserta tidak melihat kehidupan bernegara sebagai urusan pemerintah atau pejabat semata. Menurutnya, keberadaan negara ditopang oleh kontribusi seluruh warga dengan latar belakang dan profesi yang berbeda.

“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi. ()

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS