MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang tidak berhenti pada pemberian sanksi tegas terhadap pelaku dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, siswa yang menjadi korban juga harus mendapatkan pendampingan dan pemulihan trauma (trauma healing) secara intensif.

Amithya menilai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan kepala sekolah terhadap siswa di Kota Malang menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan pengawasan tenaga pendidik.

“Ke­jadian ini menunjukkan masih adanya celah besar dalam pengawasan serta pembinaan mental dan etika tenaga pendidik. Pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” kata Amithya, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, tindakan kekerasan di lingkungan sekolah tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Sekolah semestinya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, serta memperoleh perlindungan.

Karena itu, Amithya meminta Disdikbud Kota Malang memastikan korban memperoleh penanganan yang menyeluruh. Selain aspek kesehatan fisik, kondisi psikologis siswa juga perlu mendapat perhatian agar dampak dari peristiwa tersebut tidak berlanjut.

“DPRD mendesak Disdikbud tidak hanya memberikan sanksi tegas sebagai efek jera, namun juga memberi pendampingan dan pemulihan trauma (trauma healing) secara intensif bagi siswa yang menjadi korban,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.

Kasus tersebut mencuat setelah muncul dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa SMPN 18 Kota Malang. Peristiwa yang diberitakan terjadi pada Kamis (24/9/2026) itu bermula dari persoalan penggunaan seragam sekolah. Kasus kemudian memicu aksi protes ratusan siswa dan perhatian Pemerintah Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang selanjutnya mencopot kepala sekolah yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pj Sekda Kota Malang Dandung Djulharjanto juga menyebut Dinas Kesehatan telah diminta memberikan pendampingan terhadap siswa yang diduga menjadi korban.

Bagi Amithya, penanganan kasus tidak cukup hanya dilakukan setelah persoalan muncul. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar aman bagi seluruh peserta didik.

“Saya kira dari kejadian ini harus ada evaluasi total terhadap mekanisme rekrutmen, penempatan, dan pengawasan berkala bagi kepala sekolah serta guru di seluruh wilayah Kota Malang,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap tenaga pendidik tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan manajerial, tetapi juga memahami etika profesi serta cara mendidik yang menghormati hak-hak anak.

Amithya juga mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan memperkuat komitmen terhadap konsep Sekolah Ramah Anak (SRA). Menurutnya, perlindungan siswa harus menjadi bagian penting dari tata kelola sekolah, baik dari sisi keselamatan fisik maupun kesehatan psikologis.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Sebelumnya, Disdikbud Kota Malang juga telah menjalankan advokasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan dan kekerasan.

Amithya berharap evaluasi menyeluruh tersebut tidak berhenti pada kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan secara berkala di seluruh satuan pendidikan sehingga potensi kekerasan dapat dicegah sejak awal.

Dengan demikian, sekolah benar-benar dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS