Dorong Kesetaraan Pembangunan, Hosnan PDIP Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan

Hazmi | Minggu, 23 Agustus 2026, 09:05 WIB

SUMENEP – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten Sumenep Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Hosnan seusai mendampingi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, pada Jumat (21/8/2026).

“Saya endukung penuh perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar mengganti nama, tetapi menegaskan karakter daerah dan memastikan wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang lebih kuat dalam pembangunan,” ujar Hosnan.

Menurut dia, geografis Sumenep tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan. Wilayah kepulauan membutuhkan sistem pelayanan yang mampu menjawab persoalan jarak, akses transportasi, dan keterbatasan konektivitas.

“Kita harus melihat Sumenep secara utuh. Daratan dan kepulauan mempunyai karakter serta tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan secara nyata,” terangnya.

Perubahan nomenklatur, lanjut Hosnan, dapat menjadi pintu masuk memperkuat kesadaran bahwa kepulauan bukan wilayah pelengkap. Pulau-pulau yang tersebar merupakan bagian penting dari wajah Sumenep sekaligus memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar.

“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian penting dari wajah Sumenep. Jangan sampai jarak geografis membuat masyarakat di sana merasa jauh dari pelayanan negara,” ujarnya.

Meski demikian, Hosnan mengingatkan agar perubahan nomenklatur tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia meminta pemkab menyiapkan kajian akademis, historis, geografis, sosial, ekonomi dan administratif secara matang.

“Kalau ingin perjuangan ini sampai menjadi kebijakan, tentu kajiannya harus kuat. Argumentasinya harus terukur dan seluruh prosesnya harus dilakukan secara konstitusional serta melibatkan berbagai pihak,” ungkap Hosnan.

Ia menyebut, penguatan konektivitas laut sebagai salah satu contoh konkret mengapa karakter kepulauan harus mendapat perhatian khusus. Transportasi laut tidak hanya berbicara mengenai kapal dan pelabuhan, tetapi menyangkut akses warga terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti mobilitas masyarakat, pendidikan, kesehatan, perdagangan, distribusi barang hingga aktivitas ekonomi.

“Yang kita perjuangkan bukan sekadar nama. Ujungnya adalah pelayanan yang setara, konektivitas yang semakin baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat kepulauan,” tuturnya.

Ia berharap, gagasan Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak hanya menjadi pembahasan pemerintah dan DPRD. Ia mengajak tokoh masyarakat kepulauan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda serta seluruh elemen masyarakat ikut memberikan pandangan dan mengawal prosesnya.

Menurut dia, semakin luas dukungan masyarakat, semakin kuat pula posisi Sumenep dalam memperjuangkan gagasan tersebut di tingkat yang lebih tinggi.

Ia juga meminta pemerintah pemkab menyusun peta jalan yang jelas, mulai dari kajian, konsolidasi pemangku kepentingan, komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga proses pengusulan kepada pemerintah pusat.

“Ini bukan kepentingan satu partai atau pemerintah daerah saja. Kalau tujuannya memperkuat identitas dan meningkatkan pelayanan masyarakat kepulauan, maka perjuangannya harus menjadi agenda bersama,” lanjut dia.

Hosnan juga menegaskan, fraksinya siap mengawal proses tersebut melalui jalur politik dan kelembagaan. Namun, ia mengingatkan seluruh tahapan harus transparan, terukur dan berpijak pada aturan yang berlaku.

“Kami di DPRD siap mengawal. Semangatnya harus besar, tetapi prosesnya juga harus benar. Jangan sampai gagasan yang baik berhenti sebagai wacana. Kita harus memastikan perjuangan ini memiliki dasar yang kuat dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS