SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, minta capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tidak hanya dilihat dari besarnya angka. Menurutnya, setiap capaian harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat dan didukung data yang lebih komprehensif agar manfaat program pemerintah dapat diukur secara transparan.

Deni menyampaikan hal itu seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).

“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo. Namun, ia mengingatkan bahwa angka keberhasilan perlu diuji dengan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Deni, pemerintah perlu membuka data secara lebih lengkap sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana program prioritas berjalan, termasuk capaian dan persoalan yang masih muncul di lapangan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menilai program tersebut memiliki anggaran sangat besar sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diawasi, terutama menyangkut kualitas makanan dan keamanan pangan.

Ia menyoroti masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk yang terjadi di Jawa Timur. “Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.

Dia mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan dievaluasi secara serius. Jika diperlukan, operasional dapur dapat dihentikan sementara untuk memastikan perbaikan dilakukan.

“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu.

Menurut Deni, besarnya anggaran MBG membuat pengawasan tidak boleh dilakukan secara longgar. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus menghasilkan manfaat maksimal sekaligus menjamin keselamatan anak-anak sebagai penerima program.

“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.

KDMP Juga Harus Diukur dari Dampaknya

Selain MBG, Deni menyoroti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang juga disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan.

Ia mengakui angka capaian pembangunan KDMP yang disampaikan pemerintah terlihat besar. Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah koperasi yang telah dibangun.

Pemerintah perlu menjelaskan berapa koperasi yang sudah benar-benar beroperasi dan berapa yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat desa.

“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.

Deni mengingatkan KDMP berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Apalagi pembangunan koperasi tersebut menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun.

Karena itu, transparansi mengenai perkembangan usaha dan hasil yang diperoleh menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui apakah investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi desa atau justru menambah beban.

Pria yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan capaian pemerintah harus dilihat secara objektif. Angka yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, kata dia, harus dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat.

“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program secara lebih objektif.

Menurut Deni, DPRD Jatim akan terus memantau implementasi program prioritas pemerintah di lapangan dan melihat apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan menegaskan komitmen melanjutkan program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. Prabowo menyebut program tersebut tetap menjadi salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan jumlah KDMP mencapai 30.000 unit pada akhir tahun.

Bagi Deni, target besar tersebut harus berjalan beriringan dengan evaluasi, keterbukaan data, dan pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan program pemerintah tidak berhenti pada angka capaian, tetapi dapat dibuktikan melalui perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS