SIDOARJO — Masalah kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi ganjalan nyata bagi sebagian warga di wilayah pelosok Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

​Kondisi memprihatinkan tersebut salah satunya dialami oleh Mbah Tumisah (78), warga Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, yang terletak di ujung tenggara pusat pemerintahan Sidoarjo.

​Untuk menyambung hidup sehari-hari, lansia ini hanya tinggal bersama cucunya, Guntur Adi Putra (16), yang saat ini menempuh pendidikan kelas 11 di SMK Walisongo, Pasuruan. Karena sang cucu belum bekerja, Mbah Tumisah harus berjuang ekstra keras sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok harian.

​Tak hanya urusan dapur, beban berat lain yang harus dipikul Mbah Tumisah adalah menanggung biaya sekolah sang cucu yang mencapai jutaan rupiah. Selama ini, pembayaran tunggakan sekolah tersebut dilakukan secara mengangsur dengan mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pendampingan Dewan ​
​Kondisi sulit yang dialami Mbah Tumisah menarik perhatian anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Kasipah. Ia mendatangi langsung kediaman Mbah Tumisah pada Jumat (14/8/2026).

​”Saat mendapatkan informasi ini, saya langsung berkoordinasi dengan BAZNAS Sidoarjo dan beberapa pihak terkait untuk melihat langsung kondisi yang bersangkutan. Dan memang benar, faktanya cukup memprihatinkan,” ujar Kasipah di Sidoarjo.

​Kasipah menjelaskan, meski Mbah Tumisah tercatat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos), nominal yang diterima jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan dua orang, apalagi membiayai sekolah.

​Merespons hal tersebut, BAZNAS Sidoarjo menyalurkan bantuan dana darurat awal sebesar Rp 500.000 untuk kebutuhan harian. Ke depan, BAZNAS akan mengupayakan agar Mbah Tumisah masuk dalam daftar penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) secara berkala setiap bulannya.

​Terbatasnya Sekolah Negeri
​Terkait tunggakan biaya sekolah Guntur, Kasipah menyatakan bakal berkoordinasi dengan anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, guna mencari jalan keluar.

​Ia membeberkan bahwa fenomena warga miskin yang terjerat biaya sekolah swasta di Jabon tak lepas dari minimnya fasilitas pendidikan negeri di kawasan tersebut.

​”Di Jabon hanya ada satu SMKN, sedangkan jumlah siswa lulusan SMP sangat banyak sehingga tidak tertampung. Ini yang membuat banyak warga miskin di Jabon akhirnya terpaksa memilih sekolah swasta di luar daerah, yang ujungnya bermasalah dengan biaya pendidikan,” pungkas Kasipah.(hs) 

Sumber foto: liputansidoarjo.com

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS