DPRD Kota Batu mendorong APBD 2027 memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD agar pembangunan tidak bergantung pada transfer pusat.

BATU – DPRD Kota Batu mendorong Pemerintah Kota Batu memperkuat kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027 dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan penguatan kemampuan fiskal daerah harus menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

“Kemandirian fiskal harus terus diperkuat. Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Punjul, Kamis (13/8/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai Kota Batu memiliki berbagai potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Peningkatan PAD, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tata kelola pendapatan yang efektif dan akuntabel.

Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Pemkot Batu telah menetapkan kebijakan peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.

Menurut Punjul, langkah tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

“Ini menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara realistis, efektif, dan akuntabel,” tegas mantan Wakil Wali Kota Batu tersebut.

Selain memperkuat sisi pendapatan, Punjul juga menekankan pentingnya memastikan belanja daerah benar-benar diarahkan pada program prioritas. Prinsip money follows program harus diterapkan agar anggaran mengikuti kebutuhan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Anggaran, kata dia, harus diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.

DPRD Kota Batu, lanjut Punjul, akan mengawal pembahasan KUA-PPAS agar target pendapatan dan belanja daerah memiliki perhitungan yang realistis serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan pada 2027.

“Kami menegaskan komitmen dalam mengawal proses pembahasan agar target pendapatan maupun belanja daerah benar-benar mampu mendukung kebutuhan pembangunan Kota Batu pada 2027,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS