JEMBER – Aksi penolakan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember meminjam Rp786 miliar melalui skema Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di gedung DPRD Jember, Senin, (10/8/2026), berlangsung panas. Di tengah tuntutan aktivis agar pinjaman dibatalkan, sejumlah kepala desa justru datang ke DPRD untuk menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut.

Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) yang menggelar aksi menuntut Bupati Jember, Muhammad Fawait, membatalkan rencana pinjaman. Mereka meminta DPRD berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak menyetujui penambahan beban utang daerah.

“Kalau DPRD berpihak kepada rakyat, benahi tata kelola pembangunan,” ujar koordinator aksi, Jumantoro.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, menyatakan bahwa sikap partainya menolak rencana pinjaman tersebut.

Ia bahkan ikut membubuhkan tanda tangan pada petisi penolakan yang disodorkan FKMCJ saat massa ditemui sejumlah anggota DPRD di ruang Badan Musyawarah.

Menurut Alfan, pemerintah perlu menghitung secara matang kemampuan APBD sebelum mengambil pinjaman. Selain pokok utang, pemerintah harus menanggung bunga selama masa pengembalian yang diperkirakan berlangsung 10 hingga 15 tahun.

“Butuh waktu 10 sampai 15 tahun untuk mengembalikan utang berikut bunganya. Karena itu, pemerintah sebaiknya berpikir kembali untuk melanjutkan rencana pinjaman tersebut,” ujarnya.

Alfan mengatakan, defisit APBD masih dapat diatasi melalui efisiensi dan realokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, program dengan alokasi relatif besar tetapi penyerapannya belum maksimal, perlu dievaluasi, sebelum pemerintah memilih opsi pinjaman.

FKMCJ merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Jember. Di antaranya, Laskar Jahanam dan Badan Intelijen Anti Korupsi (BIAK). Dalam aksinya, massa juga meminta anggota DPRD ikut bertanggung jawab apabila menyetujui pinjaman yang kemudian membebani APBD.

Jumantoro meminta DPRD tidak hanya menyetujui usulan pemerintah tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat menanggung konsekuensinya.

Salah Satu Aktivis Unjuk Rasa Dicekik Oknum Kades

Ketegangan terjadi setelah seorang peserta aksi, Achmad Busairi, mengaku dicekik oleh seorang kepala desa ketika menyampaikan aspirasi. Busairi kemudian meminta tindakan tersebut diusut secara hukum karena merasa diintimidasi saat menyampaikan pendapat.

Seusai aksi, sejumlah peserta FKMCJ mendatangi Polres Jember untuk melaporkan dugaan pencekikan tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak yang dituding mengenai laporan tersebut.

Pada waktu yang sama, sejumlah kepala desa mendatangi DPRD Jember untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota dewan mengenai rencana pinjaman Rp786 miliar. Mereka menyampaikan dukungan terhadap rencana pembiayaan yang diajukan Pemkab Jember.

Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa rencana pinjaman daerah kini tidak hanya menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPRD, tetapi mulai memunculkan tarik-menarik kepentingan di tengah masyarakat. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS