KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh camat aktif memantau perubahan data kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam pengelompokan desil.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan program bantuan sosial maupun layanan kesehatan gratis tetap tepat sasaran dan tidak terhambat akibat kesalahan pendataan.

Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito saat memberikan pembekalan kepada camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Kediri, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, perubahan data desil yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan dapat berdampak serius terhadap hak masyarakat memperoleh bantuan sosial, termasuk status sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Banyak laporan yang masuk desilnya tertukar. Dampaknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan,” kata Mas Dhito, dikutip Rabu (5/8/2026).

Ia menegaskan tidak ingin ada warga yang kehilangan hak memperoleh pelayanan dasar hanya karena persoalan administrasi atau ketidaktepatan data.

Terlebih, sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri yang terus diperkuat, baik melalui peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan maupun perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC).

“Pelayanan kesehatan hati-hati betul, jangan sampai ada unsur apalagi anggapan bahwa kita abai,” tegasnya.

Mas Dhito menilai perbaikan kualitas data harus menjadi perhatian seluruh camat karena menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

“Data menjadi kata kunci dalam mengambil kebijakan walaupun sifatnya kita usulan. Usulan dari kita ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang menentukan desilnya,” pungkas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS