PDI Perjuangan menegaskan tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 menjadi tonggak lahirnya Reformasi 1998 dan bagian penting sejarah demokrasi Indonesia.

SURABAYA – PDI Perjuangan menegaskan tragedi penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli bukan hanya bagian dari sejarah partai, melainkan tonggak penting yang membuka jalan bagi lahirnya Reformasi 1998 dan perjalanan demokrasi Indonesia.

Penegasan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Merawat Sejarah, Mewariskan Perjuangan yang digelar DPP PDI Perjuangan di Posko Perjuangan Pandegiling, Surabaya, Jumat (24/7/2026) malam.

Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli merupakan momentum historis yang memiliki makna besar, tidak hanya bagi PDI Perjuangan tetapi juga bagi bangsa Indonesia.

“Momentum historis 27 Juli 1996 yang kita peringati tahun ini bukan hanya satu tanggal dan bukan hanya satu peristiwa biasa. Ini momentum yang sangat berarti bagi PDI yang kini menjadi PDI Perjuangan, sekaligus bagi bangsa Indonesia dalam perjalanan demokrasinya,” ujar Bonnie.

Menurutnya, penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan pro-demokrasi yang kemudian bermuara pada Reformasi 1998.

“Peristiwa itu seperti gerbang yang membuka kanal besar bagi gerakan demokrasi di Indonesia hingga akhirnya berujung pada Reformasi dan lengsernya Soeharto,” katanya.

Bonnie menjelaskan, pada masa Orde Baru ruang demokrasi berada dalam tekanan. Kritik terhadap pemerintah dibungkam, demonstrasi dibatasi, dan berbagai bentuk perlawanan masyarakat kerap direspons secara represif.

Dalam situasi tersebut, PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan.

“Semua energi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan masyarakat bertumpu kepada PDI, terlebih kepada Ibu Megawati sebagai tokoh yang menjadi harapan untuk menentang kekuasaan yang otoriter,” ujarnya.

Ia menambahkan, terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada 1993 dipandang sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru. Seiring menguatnya kembali simbol-simbol Bung Karno di ruang publik, bangkit pula gerakan nasionalis yang selama bertahun-tahun mengalami pembatasan politik.

“Simbol kepemimpinan nasional yang saat itu mampu menyaingi Soeharto adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Karena itu, beliau dipandang sebagai ancaman oleh pemerintahan saat itu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puti Guntur Soekarno menegaskan Kudatuli harus ditempatkan sebagai bagian dari sejarah nasional, bukan hanya sejarah internal partai, karena menjadi salah satu fase penting dalam perjuangan demokrasi Indonesia.

“Kudatuli ini bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia, dan harus diketahui oleh generasi penerus kita,” kata Puti.

Dia juga menilai peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi pengingat bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut tidak boleh berhenti sebagai wacana. Menurutnya, masih dibutuhkan kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang sampai hari ini belum bisa diungkapkan. Karena itu diperlukan political will dari pemerintah agar persoalan hak asasi manusia dalam tragedi Kudatuli dapat diselesaikan,” ujarnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS