Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok mendorong pengelolaan Pasar Sumedang dikerjasamakan dengan pihak swasta agar aset Rp23 miliar tidak terus mangkrak dan mampu menghasilkan PAD.

MALANG – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mendorong Pemerintah Kabupaten Malang segera membuka skema kerja sama pengelolaan Pasar Sumedang dengan pihak swasta. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menghidupkan kembali aset daerah yang telah mangkrak selama enam tahun sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Zulham, pembiaran Pasar Sumedang yang dibangun menggunakan APBD Tahun 2013 dengan nilai sekitar Rp23 miliar tidak hanya merugikan para pedagang, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah.

“Itu harus segera diselamatkan, seperti ide Bu Yetty, yakni dikerjasamakan. Jika tidak, pasar yang dibangun tahun 2013 dengan menghabiskan Rp23 miliar itu terancam menjadi bangunan tua yang angker,” ujar Zulham, Senin (20/7/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pasar Sumedang berpotensi menghasilkan PAD sekitar Rp750 juta setiap tahun apabila sejak awal dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan kondisi pasar yang tidak beroperasi selama enam tahun, pemerintah daerah diperkirakan kehilangan potensi penerimaan hingga sekitar Rp4,5 miliar.

Selain mendorong skema kerja sama, Zulham juga meminta kejelasan mengenai penanggung jawab pengelolaan pasar setelah pembangunan selesai dilaksanakan.

Menurutnya, apabila aset tersebut telah diserahterimakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), maka pengelolaannya harus dilakukan secara optimal agar tidak terus terbengkalai.

“Ini harus tegas siapa yang bertanggung jawab setelah selesai dibangun oleh Dinas Cipta Karya. Jika sudah diserahkan ke Disperindag, ya harus dikelola dengan benar, jangan dibiarkan jadi gedung tua,” tegasnya.

Zulham menyoroti kondisi lantai dua dan lantai tiga Pasar Sumedang yang kini rusak dan tidak difungsikan. Area tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru apabila dikelola secara profesional.

Ia juga meminta apabila masih terdapat kendala hukum, pemerintah segera menuntaskannya. Namun jika persoalan legalitas telah selesai, Disperindag diminta segera mengambil langkah konkret dan tidak menunda optimalisasi aset daerah.

“Masa sudah enam tahun Kadisperindag tidak punya terobosan? Kalau begitu, pasar lainnya seperti Pasar Lawang dan Pasar Turen juga terancam bermasalah,” katanya.

Sebagai fungsi pengawasan DPRD, Zulham menegaskan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan tata kelola aset agar investasi yang telah menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS