Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menyiapkan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih secara matang agar tidak mengulangi persoalan manajemen yang terjadi pada Badan Gizi Nasional.

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menyiapkan tata kelola Program Koperasi Desa Merah Putih secara matang sejak tahap perencanaan agar tidak mengulangi persoalan manajemen yang saat ini dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan tersebut disampaikan Said dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, program strategis yang menyasar pemberdayaan ekonomi desa harus ditopang sistem tata kelola yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang agar tujuan mulia yang hendak dicapai pemerintah tidak mengalami persoalan seperti yang menimpa BGN hari ini,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Said, kesiapan kelembagaan, manajemen operasional, serta transparansi pelaksanaan menjadi faktor penting yang harus dipastikan sebelum program dijalankan secara nasional.

Peringatan tersebut juga sejalan dengan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) Banggar DPR RI yang mencatat sejumlah potensi risiko fiskal dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Banggar menilai risiko gagal bayar perlu diantisipasi sejak awal agar tidak membebani Dana Desa maupun mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Karena itu, Panja merekomendasikan pemerintah segera menyiapkan skema mitigasi risiko yang komprehensif untuk melindungi keberlanjutan fiskal desa apabila program mulai diimplementasikan.

Said menegaskan pengalaman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional harus menjadi pelajaran penting dalam merancang kebijakan baru.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, sinkronisasi regulasi, kejelasan tata kelola, serta kesiapan distribusi program perlu diselesaikan sebelum Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara luas.

Ia berharap seluruh persiapan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga program pemberdayaan ekonomi desa tersebut mampu berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS