Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tuntutan Reformasi Jilid 2 yang disuarakan mahasiswa perlu dicermati sebagai refleksi atas implementasi agenda Reformasi 1998. Ia menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme TNI-Polri dan memperkuat demokrasi yang berpihak kepada rakyat.

BLITAR – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai gelombang tuntutan “Reformasi Jilid 2” yang belakangan disuarakan mahasiswa perlu menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Menurutnya, tuntutan tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan dalam implementasi agenda Reformasi 1998.

Pandangan itu disampaikan Hasto usai acara Seminar Nasional Bulan Bung Karno di Istana Gebang, Kota Blitar, Minggu (14/6/2026) malam.

Menurut Hasto, berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak muncul tanpa sebab. Di baliknya terdapat realitas sosial dan politik yang perlu dicermati bersama sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Tuntutan itu kan ada setting-nya,” ujar Hasto.

Ia menjelaskan, salah satu agenda penting Reformasi 1998 adalah penghapusan dwifungsi serta pemisahan peran TNI dan Polri agar kedua institusi tersebut dapat menjalankan tugas secara profesional dan tetap netral dari kepentingan politik praktis.

Baca juga: Hasto: Negara dan Parpol Harus Kembali Meneladani Ajaran Bung Karno

Menurutnya, semangat reformasi menempatkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.

“Kita lihat reformasi itu kan menghendaki pemisahan TNI dan Polri. TNI-Polri tidak boleh berpolitik,” katanya.

Namun demikian, Hasto menilai dalam praktiknya masih muncul berbagai perdebatan terkait implementasi agenda reformasi tersebut. Ia menyoroti adanya pandangan dari sebagian kalangan yang melihat perluasan fungsi sejumlah institusi negara berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dijalankan sesuai semangat reformasi.

“Di tingkat implementasinya kan banyak sekali persoalan sehingga kenapa kemudian harus melakukan perluasan fungsi yang keluar dari tupoksi dari semangat reformasi,” ujarnya.

Menurut Hasto, Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Karena itu, seluruh pihak perlu terus menjaga agar cita-cita reformasi tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain menyoroti isu reformasi, Hasto juga menegaskan bahwa kritik dan otokritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Menurutnya, ruang dialog harus terus dibuka agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.

“Kritik dan otokritik merupakan bagian penting dalam demokrasi untuk memastikan negara tetap berpihak kepada rakyat,” katanya.

Dalam Seminar Nasional Bulan Bung Karno tersebut, Hasto juga mengajak peserta untuk kembali menggali relevansi pemikiran Bung Karno dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan saat ini.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila, kedaulatan rakyat, serta keberpihakan kepada kaum marhaen tetap relevan menjadi pijakan dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional.

Sementara itu, seminar yang digelar Pemerintah Kota Blitar tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno menjelang peresmian hasil renovasi Istana Gebang. Forum tersebut menghadirkan akademisi, mahasiswa, kader partai, serta masyarakat umum untuk mendiskusikan pemikiran Bung Karno dalam konteks kekinian.

Melalui forum itu, berbagai pandangan mengenai demokrasi, reformasi, dan arah pembangunan bangsa dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. (gio /pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS