Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik Surabaya tetap maksimal selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

SURABAYA — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal meski dirinya akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Menjelang keberangkatannya, Eri memberi perhatian khusus kepada seluruh kepala perangkat daerah agar percepatan penanganan aduan warga dan pelayanan berbasis lingkungan tetap berjalan optimal selama dirinya berada di Arab Saudi.

“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Eri, Selasa (19/5/2026).

Salah satu program yang menjadi perhatian utama Eri adalah program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes).

Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat sekaligus mempercepat penanganan persoalan kesehatan warga.

Tak hanya itu, Eri juga menyoroti efektivitas program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemkot Surabaya.

Ia menilai program tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena mampu mendekatkan penyelesaian berbagai persoalan langsung di lingkungan warga.

Melalui program satu ASN satu RW, berbagai persoalan seperti pemilahan sampah, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial diharapkan bisa diselesaikan langsung di tingkat wilayah tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.

“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.

Menurut Eri, ketika laporan masyarakat sudah ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.

Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru terlihat dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline.

“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.

Eri menambahkan, keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan biasa.

Menurutnya, hotline tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berbasis sistem birokrasi yang kuat.

“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala dinas bahwa banyaknya laporan masyarakat akan memengaruhi penilaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

“Kalau hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS