LUMAJANG – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya optimalisasi penyesuaian status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini mendesak dilakukan guna meminimalisasi ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap memicu keluhan di tengah masyarakat.

​Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, menyatakan bahwa rapat koordinasi lintas sektor ini merupakan respons atas banyaknya laporan mengenai distribusi bantuan yang dinilai tidak adil.

Menurutnya, DTSEN sebagai basis data nasional harus diperkuat melalui proses validasi yang lebih ketat di tingkat bawah.

​”Pada praktiknya, masih diperlukan perbaikan besar, khususnya dalam hal pemutakhiran data. Perlu ada sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Supratman di sela rapat koordinasi di Ruang Rapat Komisi D, Jumat (24/4/2026).

​Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran anggota Komisi D, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang, serta perwakilan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

​Kendala teknis dan intervensi

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PKH mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang selama ini menghambat akurasi pendataan.

Kendala tersebut mencakup aspek teknis seperti gangguan pada aplikasi dan keterbatasan fitur, hingga masalah nonteknis berupa potensi intervensi kepentingan lokal.

​Kondisi tersebut berdampak pada munculnya anomali data di lapangan. Ditemukan kasus warga yang secara ekonomi mampu namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara warga yang berada di bawah garis kemiskinan justru belum terakomodasi dalam sistem.

​Meskipun penentuan variabel dan pembobotan desil merupakan wewenang pemerintah pusat, Supratman menegaskan bahwa akurasi data awal sangat bergantung pada integritas petugas di lapangan.

​Peran ujung tombak

​Ia menyoroti peran kepala desa dan operator desa sebagai ujung tombak pendataan. Validitas data yang dihasilkan dari tingkat desa akan menentukan kualitas data nasional.

Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah daerah diperlukan agar proses pendataan berjalan objektif dan bebas dari tekanan pihak tertentu.

​”Dalam pelaksanaan sensus ke depan, kolaborasi antara petugas BPS dan perangkat desa menjadi sangat krusial. Kita membutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaat bantuan sosial bisa maksimal dan tepat sasaran,” tambah Supratman, legislator PDI Perjuangan.

​Melalui komitmen bersama ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara data di atas kertas dengan realitas sosial ekonomi di lapangan, sehingga efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lumajang dapat meningkat.(ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS