MAGETAN – Matahari belum tepat di atas kepala, namun puluhan warga Dusun Sedran, Desa Wates, Kecamatan Panekan, Magetan, sudah berkumpul di sepanjang ruas jalan Waru–Melati, Rabu (11/2/2026).

Tanpa instruksi formal yang kaku, mereka berbagi tugas: ada yang mengaduk semen, mengangkut pasir, hingga meratakan material pada lubang-lubang jalan yang menganga.

​Aksi ini bukan sekadar kerja bakti rutin. Ini adalah respons kolektif warga atas keterbatasan anggaran negara. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 25 persen berdampak signifikan pada fiskal desa, termasuk menunda perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi warga setempat.

​”Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama. Ini wujud keterlibatan masyarakat dalam membangun lingkungannya sendiri ketika ada keterbatasan,” ujar Suyatno, Wakil Ketua DPRD Magetan dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir di tengah warga.

​Swadaya dan Kocek Pribadi

​Pemandangan di Desa Wates menjadi kontras di tengah diskursus teknokratis soal anggaran. Di lapangan, warga memilih jalan praktis: patungan.

Dana terkumpul untuk membeli material dasar, sementara tenaga kerja disumbangkan secara cuma-cuma.

​Suyatno, yang berada di daerah pemilihan (dapil) tersebut, tampak berbaur dengan warga. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga merogoh kocek pribadi hingga jutaan rupiah guna menutupi kekurangan biaya material.

​”Sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu hadir. Gotong royong ini adalah ajaran turun-temurun yang digali Bung Karno dan dituangkan dalam Pancasila,” tambah pria yang akrab disapa Haji Yatno tersebut.

​Tantangan Fiskal Desa

​Secara makro, kebijakan pemangkasan TKD sebesar seperempat dari total anggaran semula memang menjadi beban berat bagi pemerintah daerah dan desa.

Dampaknya nyata; kapasitas fiskal menurun, dan program pemberdayaan serta infrastruktur desa harus masuk kotak sementara waktu.

​Warga mengakui, jika hanya menunggu kucuran dana desa yang sedang terpangkas, kerusakan jalan akan semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pak Haji Yatno yang mau turun langsung membantu swadaya ini,” ungkap salah seorang warga di lokasi.

​Jalur Pokir sebagai Solusi

​Meski kerja bakti mampu menangani kerusakan jangka pendek, solusi permanen tetap memerlukan intervensi anggaran negara yang lebih besar.

Suyatno menegaskan bahwa dirinya akan mengawal perbaikan jalan ini secara lebih sistematis melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.

​Langkah ini diharapkan mampu menutup celah pembiayaan yang hilang akibat pemangkasan dana desa, sehingga infrastruktur di pedalaman Magetan tetap terjaga kualitasnya tanpa harus sepenuhnya membebani pundak warga.(rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS