SURABAYA – Legislator DPRD Surabaya minta pemerintah kota membatalkan program revitalisasi pasar. Sebagai gantinya, Pemkot Surabaya disarankan menggandeng pihak ketiga untuk membangun pasar-pasar tradisional.

Desakan itu disampaikan karena hampir seluruh proyek pasar di Surabaya berjalan stagnan. Terutama yang dibangun dan dikelola Pemkot Surabaya.

Bahkan beberapa di antaranya juga telah mati. Sementara proyek revitalisasi selama ini juga tak mampu menjadikan pasar lebih baik.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pasar adalah wilayah perdagangan. Karena itu, dia menyarankan Pemkot Surabaya menyerahkan pembangunan pasar kepada investor.

“Uang APBD selama ini juga tidak mampu membangun pasar-pasar itu. Lebih baik dana APBD ini digunakan untuk program prioritas seperti pembangunan jalan dan jembatan,” kata Baktiono, Selasa.

Menurut anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, proyek revitalisasi pasar selama ini berjalan setengah-setengah. Selain konsep yang tidak jelas, anggaran untuk revitalisasi juga kecil sehingga perkembangan pasar tidak berjalan maksimal.

“Bayangkan, revitalisasi Pasar Tunjungan hanya dianggarkan Rp10 miliar. Ini bisa untuk apa? Maka jangan heran bila PD Pasar Surya sebagai pengelola ngeper terus untuk mengerjakan. Buktinya, sampai saat ini belum jalan juga,” ungkapnya.

Bukan hanya Pasar Tunjungan, nasib Pasar Keputran Utara juga hampir sama. Revitalisasi yang hanya menyasar sebagian pasar, membuat pasar sayur itu sulit berubah. Pemandangan kumuh masih terjadi.

Sementara pedagang liar juga masih banyak. Proyek seperti itulah yang dianggap Baktiono sia-sia karena tak ada nilai tambah yang didapat pascarevitalisasi. Sementara anggaran sudah keluar banyak.

“Berbeda halnya kalau dibangun investor. Pemkot Surabaya tak perlu mengeluarkan uang, tetapi bisa meraup untung,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Dia mencontohkan beberapa pasar yang dibangun investor dengan sistem build operate and transfer (BOT). Di antaranya adalah Pasar Wonokromo, Pasar Kapasan serta Pasar Kapas Krampung serta pasar semi modern lainnya.

”Dulu Pemkot Surabaya tak mengeluarkan uang sama sekali, tetapi sebentar lagi pasar itu menjadi aset Pemkot. Ini namanya untung. Nah, mestinya ini juga dilakukan untuk pasar-pasar yang lain. Jangan dipaksakan dibangun sendiri,” tegas legislator empat periode ini.

Dia pun mempertanyakan kinerja PD Pasar Surya selama ini. Pasalnya BUMD dengan core bisnis pengelolaan pasar itu tak mampu membuat pasar lebih baik.

Sejak dulu, ungkapnya, jumlahnya cuma 81 pasar, tidak pernah berkembang. Kalaupun ada, malah pasar kecil-kecil yang ilegal.

“Deviden juga stagnan, hanya berkisar Rp50 miliar. Padahal penyertaan modal jauh lebih besar dari itu,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS