JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah gejolak pasar modal yang terjadi baru-baru ini.

Hasto menilai langkah tersebut sebagai sebuah keteladanan baru dalam budaya kepemimpinan di Indonesia.

Menurut Hasto, kesediaan seorang pejabat untuk meletakkan jabatan saat menghadapi persoalan besar adalah cerminan dari standar etika tinggi.

Hal ini sejalan dengan spirit “Satyam Eva Jayate” (Hanya Kebenaran yang Menang) yang menjadi tema Rakernas I PDIP sekaligus perisai moral bagi para pemimpin.

“Di dalam Rakernas Pertama PDI Perjuangan 2026, tema Satyam Eva Jayate adalah perisai moral. Ketika kami melihat ada pejabat yang menunjukkan tanggung jawab moralnya dengan mundur, PDI Perjuangan menganggap ini sebagai suatu keteladanan baru yang patut diapresiasi,” ujar Hasto menjawab wartawan di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah berat yang menuntut pertanggungjawaban nyata.

Baca juga: Apresiasi Mundurnya Pimpinan OJK, Said Abdullah Dorong Reformasi Kebijakan Free Float

Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, Hasto mendorong agar otoritas moneter dan fiskal segera melakukan sinergi yang solid guna memitigasi dampak guncangan di pasar keuangan agar tidak merembet ke ekonomi masyarakat bawah.

“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama. Berbagai persoalan yang terjadi di sektor keuangan dan pasar modal jangan sampai mengganggu sektor riil. Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus dikedepankan di atas segalanya,” tegas politisi asal Yogyakarta tersebut.

Krisis di jajaran regulator keuangan ini menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada 28–29 Januari 2026.

Setelah Iman Rachman mundur dari jabatan Direktur Utama BEI, publik dikejutkan dengan mundurnya tiga pejabat kunci OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara.

Bagi PDI Perjuangan, pengunduran diri massal ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi sistem pengawasan keuangan nasional.

Hasto menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah harus tetap berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah goyah oleh spekulasi pasar global. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS