JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), berdasarkan kepentingan strategis nasional.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut.

“Presiden mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis nasional, dan sesuai kondisi dan situasi saat ini. Kita hormati, dan itu sikap PDI Perjuangan selama ini,” kata Hasto Kristiyanto, Jumat (2/9/2016).

Hasto menegaskan, sebagai partai pengusung utama Jokowi, sikap politik PDI Perjuangan selalu mengamankan keputusan strategis presiden. PDI Perjuangan juga ikut memberikan masukan-masukan penting kepada Presiden Jokowi.

“Tentu Presiden mendengarkan masukan dari banyak pihak, kami memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi secara keseluruhan kami memberikan dukungan yang efektif untuk kepentingan politik presiden,” kata ujarnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima surat usulan pergantian Kepala BIN dari Joko Widodo. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.

Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menambahkan, PDIP tidak minta Presiden Jokowi memberikan posisi Kepala BIN kepada Komjen Budi Gunawan. Penunjukan Kepala BIN adalah hak prerogatif presiden dengan melihat kapasitas BG.

“Tidak ada permintaan dari PDI Perjuangan. Presiden Jokowi yang memilihnya. Kalau bicara minta, kan kami berharap BG tadinya jadi Kapolri,” jelas Trimedya.

Dia menilai, BG mampu memimpin BIN dengan segudang pengalaman yang dimilikinya. Sebab, Budi sudah berdinas di kepolisian lebih dari 30 tahun.

Trimedya juga menyinggung nama Sutanto, Kepala BIN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berasal dari unsur Polri.

“Memang beliau (BG) agak istimewa karena anggota Polri yang masih aktif. Pak Sutanto sudah pensiun saat jadi Kepala BIN,” ujar politisi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Dia juga mendorong agar DPR segera menjalankan mekanisme selanjutnya hingga proses uji kepatutan dan kelayakan.Meski sosok BG dianggap kontroversial oleh sejumlah kalangan, namun Trimedya memprediksi prosesnya di DPR akan lancar. (goek)