TUBAN – Legislator PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tuban, Karjo, mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat segera mengubah sistem pembayaran retribusi karcis menjadi elektrik (e-parking).

Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran retribusi parkir, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apabila sistem yang berjalan masih bersifat manual, jelasnya, akan terus terjadi kebocoran.

Desakan ini dia sampaikan, menyikapi adanya kasus dugaan penyelewengan retribusi parkir di Wisata Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Karjo yang Ketua Komisi B DPRD Tuban itu menduga, dugaan penyelewengan retribusi parkir juga terjadi di tempat lain.

“Praktik seperti itu kami duga juga terjadi di tempat wisata yang lainya,” ungkap Karjo, kepada wartawan, kemarin.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban ini minta pemkab belajar dari pengalaman kasus di Bektiharjo, yakni dengan melakukan perbaikan sistem yang ada. Dia berharap wacana mengubah karcis di wisata Bektiharjo menjadi elektrik segera direalisasikan.

“Solusi ini penting agar PAD tidak mengalami kebocoran. Uang itu seharusnya masuk PAD, tetapi kenyataannya malah masuk kantong pribadi,” ujarnya.

Selain sistem penarikan karcis, tambah Karjo, yang harus dibenahi adalah SDM pengurus dan pengelola wisata Bektiharjo. Dia menyarankan pemkab membentuk tim pengawasan guna memonitoring kinerja para pengelola wisata milik pemkab.

Dia menyebutkan, perubahan sistem itu penting, karena untuk mencegah adanya penyelewengan di semua tempat wisata. Seperti penarikan karcis di RSUD Koesma Tuban, menurut Karjo, sejak diberlakukan karcis secara elektrik, PAD-nya bertambah. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS