SAMPANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sampang secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ketua DPC PDI Perjuangan Sampang, Iwan Efendi, menilai gagasan itu bertentangan dengan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Menurutnya, pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. Ia menilai, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Kami menolak tegas wacana pilkada dipilih DPRD. Ini jelas kemunduran demokrasi dan mencederai hak rakyat yang selama ini sudah dijamin oleh konstitusi,” ujar Iwan, Kamis (8/1/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sampang itu menegaskan, pihaknya memandang pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana amanat reformasi.

Kepala daerah, tambah Iwan, harus mendapatkan legitimasi langsung dari masyarakat, bukan hanya dari elite politik di parlemen.

“Kepala daerah itu harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite politik di DPRD. Kalau dipilih DPRD, maka orientasi kekuasaannya bisa bergeser,” jelas  Wakil Ketua DPRD Sampang itu.

Selain itu, PDI Perjuangan Sampang menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan transaksional dan politik uang. Dengan jumlah pemilih yang terbatas, proses lobi dan kepentingan dinilai lebih mudah terjadi dibandingkan Pilkada langsung yang melibatkan jutaan pemilih.

“Risiko transaksi politik sangat besar. Ini justru membuka ruang kompromi kepentingan yang tidak sehat dan menjauhkan pemimpin daerah dari aspirasi masyarakat,” terangnya.

Iwan juga mengungkapkan, menyerahkan sepenuhnya proses Pilkada kepada DPRD berpotensi menimbulkan penolakan luas dari masyarakat karena masih adanya stigma negatif terhadap parlemen.

“Kepercayaan publik terhadap DPRD belum sepenuhnya pulih. Kalau pilkada diserahkan ke DPRD, justru bisa memicu gejolak dan penolakan di akar rumput,” terangnya.

Terkait efisiensi anggaran yang sering digunakan pendukung wacana ini, Iwan menegaskan, biaya demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari sisi keuangan.

“Demokrasi memang punya biaya, tapi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya jauh lebih penting. Jangan mengorbankan demokrasi hanya demi alasan efisiensi,” tegasnya.

Lebih jauh, Iwan menyoroti trauma historis di masa Orde Baru, di mana kepala daerah tidak dipilih rakyat, melainkan ditentukan oleh kekuasaan pusat dan elite politik. Sistem tersebut, jelas dia, telah menimbulkan luka sejarah bagi demokrasi Indonesia.

“Kami punya pengalaman pahit di masa Orde Baru. Saat itu rakyat tidak punya kedaulatan, kepala daerah ditentukan elite. PDI Perjuangan menolak keras jika praktik semacam itu dihidupkan kembali,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS