SURABAYA – Hujan deras yang melanda Surabaya pada Minggu (4/1/2026) menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Pahlawan. Kawasan Simo Hilir, Simo Kalangan, dan Mayjend Sungkono jadi sebagian titik banjir yang mendapat sorotan masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memaparkan langkah dan fokus penanganan banjir di sejumlah wilayah yang selama bertahun-tahun belum tersentuh optimal. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, kawasan Simo Kalangan, Simo Hilir, dan Simo Rejo menjadi perhatian utama pada tahun 2026.

“Kalau Simo, Simo Kalangan, dan Simo Hilir itu sudah bertahun-tahun memang belum kita sentuh sama sekali. Kemarin kita hanya menggunakan mobil PMK. Yang di Simo Kalangan baru kita sentuh di tahun 2026, bergantian,” ujar Eri Cahyadi, Senin (5/1/2026).

Terkait genangan di Jalan Mayjen Sungkono, Eri menjelaskan banjir hanya terjadi di sisi selatan jalan. Hal itu disebabkan penutupan pintu air akibat hujan dengan intensitas sangat deras yang menyebabkan saluran lama Pakis 1B ambrol.

“Kita tutup pintu airnya karena hujannya terlalu deras. Kalau tidak ditutup, Pakis akan tenggelam. Maka kita korbankan satu sisi di Mayjen Sungkono, sementara sisi lainnya tidak ada genangan. Begitu hujan berkurang, air langsung surut,” jelasnya.

Eri juga mengimbau warga Surabaya untuk lebih waspada karena adanya fenomena siklon tropis yang berdampak pada peningkatan curah hujan. Berdasarkan informasi BMKG, pola hujan saat ini tidak lagi seperti biasanya.

“Insya Allah yang menjadi fokus kita ke depan adalah Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo 1A–1B, dan Tanjung Sari. Itu fokus kita di tahun 2026,” tegasnya.

Untuk wilayah Simo Hilir, Pemkot akan menertibkan bangunan besar yang tidak memiliki izin pemanfaatan tanah (IPT). Bangunan tersebut rencananya akan dibongkar dan lahannya dimanfaatkan sebagai bozem atau kolam retensi.

“IPT-nya yang tidak ada kita minta dibongkar, kita jadikan bozem. Mohon maaf kepada warga Surabaya, tidak semuanya bisa diperpanjang IPT-nya karena kita membutuhkan bozem. Simo sudah terlalu padat, tidak mungkin kita menghilangkan rumah,” katanya.

Langkah serupa juga akan dilakukan di kawasan Tanjungsari dengan melakukan pelebaran sungai. Menurut Eri, sejumlah bangunan di kawasan tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga fungsi sungai akan dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Kalau tidak dikembalikan fungsi-fungsinya, permasalahan banjir ini tidak akan selesai,” tuturnya.

Sementara itu, di titik lain seperti Ketintang, Eri menyebut penanganan banjir sudah menunjukkan hasil. Namun, Pemkot masih harus mempercepat pembangunan rumah pompa di kawasan Ahmad Yani untuk menyelesaikan persoalan genangan di Injoko.

Fokus penanganan banjir tahun ini juga diarahkan ke Margorejo. “Di Margorejo sudah ada rumah pompa di depan Marina, tapi salurannya tidak ada. Sepanjang Margorejo, bisa dilihat, ada saluran atau tidak? Setiap rumah seharusnya punya saluran, tapi puluhan tahun sampai hari ini tidak ada,” ungkapnya.

Eri menegaskan, ke depan setiap izin bangunan baru wajib menyediakan saluran pembuangan sesuai ketentuan. Pemkot tidak akan mengeluarkan izin apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

“Surabaya bisa seperti ini karena tidak tertibnya pembuatan saluran. Untuk izin-izin baru, saya pastikan kalau tidak ada saluran, tidak akan diizinkan,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS